Jakarta, aktual.com – bank bjb bersama bjb syariah kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci kepada 1.080 debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Acara tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata perbankan dalam memperkuat program pemerintah “3 Juta Rumah”, yang ditujukan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.
Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyerahan kunci rumah ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol harapan dan komitmen bersama untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Acara digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, perwakilan OJK Regional 2, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah dari Sumedang, Majalengka hingga Subang. Hadir pula asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, ASPRUMNAS, APERNAS JAYA, dan HIMPERA.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 80 debitur menerima kunci rumah secara simbolis. Selain dilakukan secara langsung, akad massal juga terselenggara di berbagai kantor cabang bank bjb dan bjb syariah melalui sarana online meeting.
Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas langkah bank bjb dan bjb syariah. Menurutnya, keberhasilan program FLPP tidak lepas dari dukungan nyata lembaga keuangan.
“Rumah adalah hak dasar masyarakat. Saya berterima kasih kepada bank bjb yang hadir mendukung pemerintah mewujudkan hunian layak dan terjangkau,” kata Maruarar.
bank bjb menegaskan, keikutsertaan dalam program FLPP bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi juga bentuk investasi sosial untuk masa depan generasi bangsa. Dengan memperluas akses kepemilikan rumah, bank bjb optimis dapat terus berperan sebagai agen pembangunan daerah sekaligus mitra strategis pemerintah.
