Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri Belanda Dick Schoof menghadapi mosi tidak percaya di parlemen yang dapat memaksa kabinetnya mundur dan memicu krisis politik terbesar dalam sejarah negeri kincir angin itu.
Melansir Bloomberg, Kamis (28/8/2025), mosi tersebut diajukan sehari sebelumnya oleh pimpinan Partai DENK, Stephan van Baarle. Partai yang dikenal membela hak-hak minoritas itu hanya memiliki tiga kursi, namun langkahnya memicu debat panjang sehari penuh di Gedung Perwakilan Rakyat di Den Haag.
Pemerintahan Schoof saat ini berstatus sementara setelah koalisi empat partai runtuh pada Juni lalu. Krisis terbaru dipicu keluarnya Partai New Social Contract (NSC) dari koalisi karena perbedaan sikap atas kebijakan Israel terhadap Palestina. Mundurnya Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp bersama koleganya membuat kabinet kini hanya ditopang dua partai minoritas dengan 32 dari 150 kursi parlemen.
“Kami menilai seluruh kabinet sebaiknya mundur. Mengabaikan genosida adalah perilaku yang tidak dapat diterima,” tegas Van Baarle dalam sidang parlemen.
Dalam debat panas, Schoof meminta parlemen tetap mendukung pemerintahannya dan berjanji menjalin hubungan lebih erat dengan legislatif. “Kami sangat menyadari perlunya dukungan parlemen agar bisa mencapai hasil dalam periode mendatang,” ujarnya.
Gejolak politik Belanda menambah ketidakpastian di Eropa, menyusul Prancis yang juga berada di ambang kejatuhan. Kondisi ini dikhawatirkan melemahkan posisi Uni Eropa menghadapi perang dagang Presiden AS Donald Trump dan dukungan terhadap Ukraina.
Meski demikian, pasar keuangan relatif stabil. Imbal hasil obligasi pemerintah Belanda tenor 10 tahun terhadap Jerman bertahan di 17 basis poin dalam dua pekan terakhir. Pemilu dijadwalkan Oktober mendatang, namun lanskap politik yang terpecah membuat proses pembentukan pemerintahan baru diperkirakan berlangsung berbulan-bulan.
Debat penentuan nasib kabinet Schoof masih berlanjut hari ini. Jika mosi tidak percaya lolos, opsi penggantian kabinet dengan pejabat nonpartai atau keputusan Raja Belanda akan menjadi penentu arah politik negeri itu.
