Jakarta, aktual.com – Dewan Pengurus Pusat dan Daerah Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa (APP-Bangsa) mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional pasca rangkaian demonstrasi besar sejak 25 hingga 31 Agustus 2025.
Dalam keterangan resminya, APP-Bangsa menyoroti tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis polisi di kawasan Senayan pada 28 Agustus 2025. Peristiwa ini dinilai sebagai bukti nyata represivitas aparat.
APP-Bangsa juga mengutip catatan KontraS yang mencatat ratusan kasus kekerasan polisi sepanjang 2019 hingga 2025 dengan korban luka-luka hingga meninggal dunia. Hal tersebut, menurut mereka, memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian tak berjalan selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain menyinggung masalah pelanggaran HAM, APP-Bangsa menilai kondisi ekonomi nasional semakin terpuruk akibat proyek-proyek besar seperti KCIC, IKN, pelabuhan, dan bandara warisan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak layak. Mereka menyebut tingginya beban utang telah menekan APBN dan berdampak langsung pada rakyat melalui pajak yang semakin mencekik.
Tak hanya itu, APP-Bangsa juga mengkritik sikap para elite politik dan anggota DPR, termasuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Faktor inilah yang disebut memperbesar kemarahan publik hingga melahirkan gelombang protes di berbagai daerah.
Pasca demonstrasi, APP-Bangsa menyebut banyak tokoh nasional maupun ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya. Dorongan serupa bahkan disebut sempat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat menerima pimpinan ormas Islam di Hambalang.
Ia menambahkan bahwa APP-Bangsa memandang upaya pelemahan lembaga antirasuah itu berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami menolak keras segala bentuk pelemahan terhadap KPK,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa praktik KKN tersebut dianggap sebagai penyakit lama yang masih menggerogoti sendi-sendi bangsa.
“Kami mendesak pemerintah segera menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merajalela,” ucapnya.
Deddy menyebut bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh ditawar dengan kepentingan negara lain yang dapat merugikan rakyat.
“Kami menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dukungan itu penting agar aparat tetap dipercaya sebagai penjaga keamanan, bukan alat politik.
“Kami mendukung penuh TNI-Polri untuk tetap netral dan berdiri di atas kepentingan rakyat,” ucapnya.
Ia menilai bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut akan menjadi bukti nyata keberpihakan negara pada keadilan.
“Kami meminta pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,” ungkapnya.
Deddy menambahkan bahwa persatuan nasional menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global maupun internal.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
