Jakarta, Aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memutuskan memangkas sejumlah komponen tunjangan dan fasilitas yang selama ini diterima anggota parlemen. Keputusan ini diambil sebagai respons atas gelombang protes besar-besaran terkait gaji dan tunjangan rumah anggota DPR periode 2024-2029.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, keputusan tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, yang digelar tertutup pada Kamis (4/9/2025) dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
“DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco menambahkan, DPR juga sepakat menghentikan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 31 Agustus 2025.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Dengan pemangkasan ini, total gaji bersih yang diterima anggota DPR RI periode 2024-2029 kini sebesar Rp65.595.730 per bulan.
Sepekan terakhir, aksi protes besar-besaran melanda Jakarta dan berbagai kota lain di Indonesia. Demonstrasi yang awalnya menolak kenaikan tunjangan DPR, berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menuntut keadilan sosial, akuntabilitas aparat keamanan, dan reformasi politik.
Gelombang protes tersebut dikenal dengan tuntutan “17+8”, yang memuat sederet desakan publik kepada pemerintah dan DPR.
Situasi semakin memanas setelah seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis polisi pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Insiden tragis itu memicu kemarahan publik dan memperkuat solidaritas nasional di berbagai lapisan masyarakat.
