Jakarta, actual.com – Peringatan serupa sebelumnya dilontarkan mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, sebelumnya menyampaikan adanya non-state actor dibalik aksi caos bulan Agustus kelabu yang menelan banyak korban jiwa. Menurut analis intelijen Wawan Purwanto apa yang disampaikan Hendro adanya sinyal emen asing terlibat dalam kerusuhan.
Kecurigaan terhadap ‘invisible hand’ asing ini mengemuka karena pola kerusuhan dinilai terorganisir dan menyasar simbol negara. Presiden Prabowo sendiri mengaku mendapat laporan adanya upaya sistematis merusak simbol negara melalui infiltrasi anasir perusuh.
Ia mencontohkan banyaknya penyusup membawa bahan peledak dan molotov. “Di banyak tempat datang truk-truk berisi petasan besar. Ini sudah bukan demonstrasi, tapi perusuh,” tegas Prabowo, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
Benarkah Ada Geoge Soros, Mafia Barkeley dan Nekolim Dibalik Amok Masa Agustus Kelabu?
Presiden menegaskan bahwa gerakan yang merusak dan menyabot kepentingan rakyat jelas bukan aspirasi rakyat, tapi upaya merusak agenda bangsa. Pernyataan ini mengisyaratkan keyakinan pemerintah bahwa ada agenda terselubung di balik aksi anarkis tersebut, di luar tuntutan sah masyarakat.
Pengkaji geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, juga menegaskan ada aktor asing non-negara yang menjadi dalang di balik layar. Kerusuhan yang meletus, menurutnya, pada 28–29 Agustus 2025 dinilai bukanlah semata ledakan spontan masyarakat.
“Sosoknya itu non-state actor, jadi aktor tapi bukan negara, tapi punya pengaruh kuat entah ekonomi entah politik. Dan sifatnya non-violence,” ujar Hendrajit.
Baca juga:
Bongkar Dalang Aksi Agustus Berdarah, SETARA Institut Desak Prabowo Bentuk TGPF
Kelompok Kanan Kiri OK
Menurutnya, pola intervensi ini sejalan dengan skema korporasi Barat yang secara historis kerap memanfaatkan masa transisi politik di Indonesia. “Kalau bicara 98 itu NDI terlibat, intervensi asing walaupun nggak ada sosok tapi dengan dua organ ini sudah gambaran korporasi main,” beber Hendrajit.
Kini, jaringan tersebut disebut beroperasi melalui Kementerian Keuangan dan BUMN dan konglomerasi lokal, untuk menjaga dominasi ekonomi mereka. Dia menilai kebijakan Presiden Prabowo seperti nasionalisasi lahan sawit serta pemberantasan mafia tambang dan beras dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan korporasi global dan konglomerasi lokal.
“Kerusuhan diarahkan ke anarki. Tadinya people power yang damai, tapi kemudian dibelokkan agar menjadi huru-hara,” jelasnya.
Baca Juga:
Jumlah Korban Jiwa Aksi Massa 28 Agustus hingga 2 September 2025
Hendrajit juga menyoroti adanya kelompok lapangan yang terorganisir rapi, lengkap dengan logistik hingga bom molotov. Namun, itu bukan representasi aksi damai melainkan skenario chaos.
“Itu aktor lapangan yang menjabarkan skema dari sutradara bayangan. Bayangannya ini nyata ada, tapi tidak kasat mata,” tegas Hendrajit.
Lalu siapa para operator lapangan sebagai tuas para konglomerasi Barat dan lokal? Hendrajit menduga mereka bukan kelompok kanan atau kiri.
“Mereka ini kita sebut sebagai kelompok KKO. Alias kelompok kanan kiri ok,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi
