Jakarta, aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pemutaran video rekaman capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan strategi komunikasi publik resmi. Pemerintah, kata mereka, memang menggunakan berbagai saluran media, termasuk bioskop, untuk memastikan pesan kebijakan tersampaikan kepada masyarakat.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal,” jelas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, Senin (15/9/2025).
Menurut Fifi, pemerintah berkewajiban menghadirkan informasi secara luas dan efektif kepada masyarakat. Ia menegaskan, pemutaran video capaian pemerintah di bioskop tidak bisa dianggap pelanggaran.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang tidak melanggar aturan. Bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fifi menambahkan bahwa bioskop dipilih karena mampu memberikan pengalaman audio-visual yang lebih kuat, sehingga pesan pemerintah bisa diterima masyarakat secara lebih utuh.
“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Isu ini mencuat setelah video capaian Presiden Prabowo ditayangkan sebelum pemutaran film di bioskop. Tayangan tersebut ramai dibicarakan warga di media sosial.
Adapun isi video menyoroti beberapa pencapaian pemerintah, antara lain produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta pendirian 100 Sekolah Rakyat.
Selain itu, video juga menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
