Jakarta, aktual.com – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai melenceng jauh dari visi awal Presiden Prabowo. Sejumlah persoalan mulai dari kasus keracunan makanan, ditemukannya makanan berbelatung, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga penggunaan food tray yang mengandung lemak babi dianggap sebagai bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian kualitas dalam program ini.
Untuk itu, YKMI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan beberapa poin rekomendasi penting.
“Pengawasan dan Pemantauan Independen: Melibatkan pihak-pihak terpercaya sebagai pengawas di dapur-dapur MBG untuk memastikan kehalalan, kandungan gizi, dan kelayakan konsumsi makanan,” kata Ketua YKMI, Ferry Irawan dalam rilisnya, Selasa (23/9).
Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan standar.
“Standarisasi yang Fleksibel dan Kontekstual: Program MBG tidak bisa diseragamkan seperti sekolah swasta yang telah memiliki standar makanan sendiri. Perlu adaptasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, YKMI menyoroti masalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan program.
“Keterlibatan UMKM dan Transparansi: Program ini awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan UMKM, namun kini banyak dikuasai pejabat daerah (anggota DPRD), menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ucapnya.
Ferry juga menambahkan perlunya manajemen terbuka agar program ini lebih transparan.
“YKMI juga menyarankan, manajemen terbuka pengelola harus menerapkan manajemen terbuka dengan sistem pelaporan yang jelas dan aplikasi pemantauan dibutuhkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan, komunikasi, dan pengaduan terkait program MBG,” ucapnya.
Ia mengingatkan, tanpa evaluasi dan perbaikan yang cepat, program MBG justru bisa merugikan pemerintah.
“Jika tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, program MBG berisiko menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo, merusak citra pemerintah dan menimbulkan masalah lebih luas. YKMI berharap pemerintah menanggapi serius rekomendasi ini untuk memastikan program MBG bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai tujuan awalnya,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
