Presiden Prabowp Subianto dong

Jakarta, aktual.com— Ramai di media sosial unggahan akun @pandemictalks dan beberapa portal berita seperti Factual.id dan Inilah.com yang menulis judul: “Presiden Prabowo: Kasus keracunan MBG hanya 0,00017 persen di Indonesia.”

Tambahan kata “hanya” dalam judul tersebut memunculkan kesan bahwa Presiden menyepelekan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, lembaga pemeriksa fakta cekfakta.ri menegaskan klaim itu tidak benar dan termasuk Disinformasi, Fitnah, Kebencian (DFK).

Cekfakta: Presiden Tak Pernah Ucapkan “Hanya”

Dalam unggahannya, cekfakta.ri menjelaskan:

“Beredar pemberitaan yang menyesatkan dengan menambahkan kata ‘hanya’ pada pernyataan Presiden Prabowo, sehingga seolah-olah beliau menyepelekan insiden pangan. Padahal, kata itu tidak pernah diucapkan Presiden.”

Faktanya, dalam pidato di Musyawarah Nasional ke-6 PKS, Prabowo justru mengungkapkan ketidakpuasan atas adanya insiden pangan dan menegaskan seluruh program, termasuk MBG, harus mencapai standar zero accident.

Setelah kembali dari lawatan luar negeri, Prabowo juga langsung memanggil Kepala BGN dan Kabinet Merah Putih untuk evaluasi serta langkah korektif.

Respons Publik di Media Sosial

Kolom komentar akun @cekfakta.ri dipenuhi reaksi warganet yang menyoroti penyebar hoaks, terutama @pandemictalks.
• kunthi.nirmala: “Bisa gak sih akun2 yg sering DFK itu cling ilang.”
• queenlareine: “Pandemictalks ngegoreng muluuu 😂”
• naznandham: “Banyak banget min akun2 DFK… buat deh undang2 untuk akun pemberitaan di media sosial. TV aja ada hukuman kalau salah, masa akun medsos seenaknya beredar.”
• lennypauline: “Kalau ini dibiarkan terus ga akan ada selesainya. TINDAK TEGAS PENYEBAR HOAX. Berapa persen rakyat rajin buka cek fakta?? Banyak yg cuma baca judul, langsung ngegas.”
• jamaal_alll: “Sekali2 kasih efek jera buat akun2 yg share DFK.”
• barbieskyx_: “Parahhh!! 😂😂 @pandemictalks”
• rosianaaaw: “amit-amit bgt itu akun, bikin fitnahan mulu.”

Komentar lain juga menuntut agar akun penyebar hoaks diberi sanksi tegas karena dianggap merusak ruang publik.

Cekfakta.ri menegaskan pentingnya sikap kritis publik:

“Jangan biarkan kebohongan meracuni ruang publik. Berdirilah di atas fakta dan kebenaran, jadilah masyarakat yang kritis, cerdas, dan berani membela bangsa demi persatuan Indonesia