Jakarta, aktual.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis (MBG) menunjukkan perkembangan yang positif. Karena itu, menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu memindahkan anggaran MBG yang tidak terserap secara maksimal untuk dialihkan ke program lain.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Pada hari yang sama, Luhut mengadakan rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Salah satu agenda yang dibahas adalah berbagai kendala dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam rapat tersebut, Luhut kembali menekankan pentingnya penyerapan anggaran. “Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” tegasnya. Ia menambahkan, “Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah.” Menurut Luhut, sejalan dengan pandangan Menkeu, penyerapan anggaran MBG dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. “Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” tuturnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan anggaran MBG telah mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi. “Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan, tetapi untuk bantuan pemerintah makan bergizinya Rp 18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen. Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi,” jelas Dadan.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengingatkan akan mengalihkan anggaran MBG ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kilogram, jika serapannya rendah. “Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025). Ia juga menyebut bahwa pengalihan tersebut bisa memperpanjang durasi program bantuan pangan beras.
Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menegur BGN, melainkan sebagai upaya mempercepat serapan anggaran. “Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
