Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa menggali pembiayaan alternatif, misalnya melalui kerja sama program, atau kerja sama komunitas dunia usaha (public-private partnership).
“Daerah itu kan punya potensi, tidak ada daerah itu yang tidak punya potensi. Kenapa itu tidak bisa dikembangkan, kenapa tidak bisa menghadirkan investasi?” katanya menyikapi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di APBN 2026, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurut Politisi Partai Golkar ini, masih ada jalan lain bagi Pemda untuk membuat fiskal daerah bertambah, misalnya optimalisasi retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengungkit ekonomi daerah.
“Mungkin dari sisi tata kelolanya perlu diperbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor, Pak Prabowo kan selalu bilang begitu, belanja juga sering bocor, bagaimana itu tidak terjadi lagi,” katanya.
Zulfikar juga meminta Pemda untuk merasionalisasi atau mengefektifkan lagi program yang betul-betul dibutuhkan dan diprioritaskan untuk masyarakat.
Jangan sampai, kata dia, ada program atau belanja daerah yang justru kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena, dia menilai selama ini ada proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tapi dinilai kurang tepat.
“Jangan sampai ada program begini, misalnya di suatu daerah lagi bangun kantor, antar kantor itu perlu dikasih pagar-pagar. Itu ngapain antar kantor di sela-sela lainnya harus ada pagar. Kan nambah biaya Itu,” kata Zulfikar.
Menurut dia, DPR RI pun sudah berusaha untuk menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026. Mudah-mudahan, kata dia, penambahan alokasi anggaran untuk TKD bisa segera disalurkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
