Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang seharusnya berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” ujar Purbaya melalui Zoom saat mengisi acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai rencana agar sebagian utang PT KCIC ditanggung oleh negara.
Menurutnya, Danantara sebenarnya memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa harus bergantung pada APBN.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Danantara seharusnya mampu mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah, menurutnya, tidak seharusnya terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Purbaya juga mengingatkan pentingnya pemisahan yang tegas antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Sebelumnya, BPI Danantara dikabarkan menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dua opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China. Dari total pembiayaan proyek, 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya ditanggung oleh modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
