Jakarta, aktual.com – Partai Golkar mengingatkan seluruh elemen di dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menjaga keharmonisan pasca munculnya kritik Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik tersebut sebaiknya tidak dimaknai sebagai teguran politik, melainkan sebagai masukan konstruktif agar komunikasi di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
“Kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Idrus, keseimbangan dua nilai itu penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga disampaikan dengan etika politik dan kearifan, sehingga membangun suasana positif di antara sesama anggota koalisi.
Ia menilai, jika keseimbangan tersebut dijaga, maka akan tercipta harmoni yang produktif, sebagaimana yang diharapkan bersama dalam menopang stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Semua pihak di Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan. Kita ini satu keluarga besar di rumah besar Indonesia,” kata Idrus.
Sebelumnya, Misbakhun sempat menegur Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Menkeu menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.
Namun, Idrus menilai komunikasi politik antar-lembaga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal masa pemerintahan.
“Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tegasnya.
Idrus menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci stabilitas politik dan ekonomi ke depan.
“Kritik boleh, tapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar Presiden,” ujarnya menandaskan.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pernyataan Menkeu tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN.
“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Baik pandangan Golkar maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga, agar kebijakan ekonomi dan program pro-rakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.
