Jakarta, Aktual.co — Prospek perekonomian Madura sudah mulai direncanakan oleh pemerintah daerah pasca jembatan suramadu. Hal ini dijelaskan oleh Mahfud MD dalam Forum Transformasi Madura di Jakarta, Rabu (14/1).
Kata dia, Badan Pengelola Wilayah Suramadu mencatat penghambat terbesar dalam pembangunan, 31% nya adalah dari kepastian hukum.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan embangun madura haruslah dengan identitas. Indonesia harus mau membangun madura, penduduk madura harus mampu membangun Indonesia.
“Penduduk madura masih terisolasi sehingga sulit sekali untuk maju”, ungkap Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (14/1).
Mahfud juga menjelaskan konsep yang harus diterapkan dalam membangun madura pasca suramadu harus melalui empat unsur sebagai identitas yakni indonesiawi, madurawi, islami dan manusiawi.
Dalam pembangunan Suramadu, Mahfud juga membenarkan adanya unsur politisasi.
“Politisasi dalam program memang iya, tetapi jika kekuatan atau tekan-menekan tidak”, jelasnya.
Mahfud menambahkan, madura dalam tiga tahun berturut-turut mendapat anggaran Rp 650 miliar dari pemerintah pusat di APBN yang tidak terpakai karena belum ada kekompakan antara pelaksana, pemerintah dan masyarakat.
“sekarang gunakan hak negara yang sudah disediakan, agar tidak terbuang dan disalahgunakan,” ujar Mahfud.
Artikel ini ditulis oleh:
