Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara yang berpihak pada peningkatan kapasitas masyarakat.
“Setiap rupiah harus berorientasi pada pemberdayaan. Pemberdayaan bukan hanya program, tetapi tanggung jawab negara untuk memastikan rakyat memiliki daya saing dan kemandirian,” kata Cak Imin, sapaannya, di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Terlebih, Cak Imin menyoroti penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan maksimal 5 persen tingkat kemiskinan pada 2029. Upaya ini, katanya, akan diperkuat melalui berbagai program seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, serta optimalisasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.
Kemenko PM sendiri memegang peran penting dalam mengorkestrasi kebijakan nasional terkait pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi antar kementerian dan lembaga, paradigma koordinasi kini bergeser menjadi kolaborasi yang menghasilkan perubahan nyata.
Semangat kolaborasi lintas kementerian inilah yang akan memperkuat arah pemberdayaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri kreatif nasional.
Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati, menyebutkan, kolaborasi pihaknya bersama Kemenko PM menorehkan hasil konkret. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,69 persen, sementara nilai investasi ekraf menembus Rp90,12 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan optimistis terhadap potensi ekonomi kreatif sebagai pilar pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
Sektor ekonomi kreatif juga berhasil menyerap lebih dari 26,47 juta tenaga kerja dengan kontribusi nilai ekspor mencapai 12,89 miliar dolar AS pada semester pertama 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa terus tumbuh menjadi mesin baru ekonomi nasional.
“Kami berupaya memastikan ekonomi kreatif hadir sebagai pendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Dessy.
Dessy menambahkan, perubahan cara pandang terhadap pemberdayaan menjadi kunci penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.
“Kita bergerak dari program menjadi perubahan, dari pemberdayaan menuju kemandirian. Kolaborasi ini harus terus dijaga agar berdampak bagi masyarakat luas,” ucapnya.
Laporan: Rachma Putri
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
