Jakarta, aktual.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tengah menjadi perhatian publik. Ia memastikan MPR akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI, Prabowo Subianto, untuk membahas kelanjutan arah kebijakan nasional tersebut.
“Ya, kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan Presiden untuk berdiskusi persoalan itu,” kata Muzani kepada wartawan usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Muzani, seluruh bahan pembahasan mengenai GBHN yang disusun oleh MPR saat ini sudah berada pada tahap akhir. “Sejauh ini bahan yang disampaikan oleh MPR sudah final dan selesai. Kita akan segera menyampaikan ke Kepala Negara untuk didiskusikan,” ujarnya.
Terkait dasar hukum yang akan menjadi payung penerapan GBHN, Muzani menjelaskan MPR masih mengkaji opsi terbaik. Ia menyebut, masih ada ruang diskusi apakah kebijakan itu akan dituangkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) atau Undang-Undang (UU).
“Nah, ini yang mau kita diskusikan, apakah TAP MPR atau UU atau apa?” tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Pembahasan GBHN selama ini menjadi salah satu agenda strategis MPR untuk memperkuat arah pembangunan nasional jangka panjang. Gagasan tersebut sempat mencuat kembali di masa pemerintahan Presiden Prabowo sebagai upaya menghadirkan kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan.
Selain isu GBHN, Muzani juga menanggapi pandangan publik terkait komposisi Tim Reformasi Polri yang disebut berisi tokoh-tokoh lama. Menurutnya, pemerintah layak diberikan kepercayaan karena tim tersebut berisi figur-figur berpengalaman yang memahami dinamika kepolisian.
“Ya kita sih berprasangka baik, kita beri optimisme karena mereka orang-orang yang sangat paham terhadap persoalan kepolisian dan menjadi tuntutan masyarakat. Kami percaya itu orang-orang kredibel yang bisa memperjuangkan reformasi kepolisian,” tegasnya.
Dengan sikap terbuka MPR dalam membahas arah baru GBHN serta dukungannya terhadap langkah reformasi Polri, Ahmad Muzani menegaskan komitmen lembaganya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat sistem ketatanegaraan dan tata kelola institusi negara yang lebih baik.
