Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait persoalan tata ruang di sektor pariwisata Indonesia. Ia menyinggung sejumlah kasus, mulai dari tambang nikel di Raja Ampat hingga pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang kini dihentikan oleh Pemprov Bali.
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025), Evita awalnya mengapresiasi promosi pariwisata yang dilakukan Menpar Widiyanti. Namun, ia menegaskan perlunya perhatian lebih serius dalam penataan ruang destinasi wisata.
“Kalau promosi Ibu sih sudah luar biasa… gastronomi, wellness… itu benar-benar pariwisata yang berkualitas… Tapi, ketika kita bicara pembangunan pariwisata ini tidak hanya jangka pendek saja, kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang,” kata Evita.
Ia menilai tata ruang pariwisata Indonesia sedang bermasalah. Banyak pembangunan destinasi, menurutnya, tidak sesuai dengan RTRW maupun RTDN.
“Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau… banyak bangunan… destinasi… tidak sesuai dengan RTRW RTDN, contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat… lift di Pantai Kelingking,” ujarnya.
Evita kemudian menyinggung hasil kunjungan Komisi VII ke Bali, di mana mantan Gubernur Wayan Koster disebut mengaitkan persoalan tersebut dengan sistem OSS yang dinilai perlu dibenahi.
“Ini ada masalah di sini nih… Pak Wayan Koster… mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS… yang harus kita perbaiki… saya ingin Ibu Menteri di depan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa masalah tersebut bukan kesalahan Menpar Widiyanti secara langsung. Namun, ia berharap Menpar dapat mengambil peran memimpin upaya penyelesaian tata ruang pariwisata.
“Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri… tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata Ibu Menteri ini menjadi leadernya,” ujar Evita.
Terkait lift kaca di Pantai Kelingking, Evita juga mengungkap bahwa proyek tersebut berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah… Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu… disetop sekarang sama Pak Gubernur, Bu,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa investor hanya berpegang pada perizinan OSS.
“Investornya ngomongnya gampang aja, ‘Saya sudah dapat izin, izinnya lewat OSS’… Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki Bu,” tambahnya.
Evita juga menyoroti kondisi tata ruang di Kaltara, Labuan Bajo, dan Pulau Komodo. Ia mengingatkan bahwa jika penataan ruang tidak dibenahi, pembangunan pariwisata ke depan akan semakin kacau.
“Kalau kita nggak benahi sekarang… pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi… Harus ada leadership dari pariwisata… untuk duduk dengan K/L terkait untuk sistem-sistem ini, Bu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
