Jakarta, Aktual.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi anggaran hingga 17 November 2025 telah mencapai Rp19,33 triliun atau 65,52 persen. Realisasi tersebut berasal dari pagu efektif tahun anggaran 2025 sebesar Rp29,51 triliun yang telah ditetapkan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11/2025).
“Realisasi penyerapan anggaran per 17 November 2025 adalah senilai Rp19,33 triliun atau 65,52 persen dari pagu efektif,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di antara seluruh direktorat jenderal, ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mencatatkan penyerapan tertinggi dengan angka yang paling impresif. Realisasi Ditjen Hubla telah mencapai Rp7,21 triliun atau 70,02 persen dari pagu Rp10,30 triliun yang dialokasikan.
Sebaliknya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menjadi unit dengan penyerapan terendah hingga saat ini.
“Adapun secara persentase, nilai realisasi anggaran terkecil adalah DJKA sebesar Rp2,97 triliun atau 44,04 persen dari pagu efektif Rp6,74 triliun,” jelas Dudy.
Sumber pendanaan realisasi anggaran Kemenhub hingga kini berasal dari rupiah murni sebesar Rp12,6 triliun dan PNBP sebesar Rp2,7 triliun.
Sisanya bersumber dari BLU sebesar Rp1,45 triliun, SBSN sebesar Rp1,33 triliun, serta PHLN sebesar Rp1,17 triliun.
Sementara itu, belanja barang masih menjadi pos penyerapan terbesar dengan nilai mencapai Rp14,84 triliun atau 50,32 persen.
Selain itu, Kemenhub juga sedang mengajukan penyesuaian pagu menjadi Rp30,31 triliun kepada DPR RI.
Penyesuaian tersebut mencakup tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, serta pengurangan DPP SBSN.
“Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yang sedang kami mintakan persetujuan DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun,” tambahnya.
Meski begitu, Kemenhub tetap optimistis dapat mempercepat penyerapan hingga akhir tahun mencapai 92,65 persen atau sekitar Rp27,04 triliun. Komisi V DPR meminta Kemenhub segera melakukan lelang dini, percepatan proyek infrastruktur prioritas, serta program padat karya.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
