Serang, aktual.com – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Syarmadani mengungkapkan pentingnya DKPP dalam bersinergitas dengan media massa.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Media Gathering 2025 di Kabupaten Serang, Kamis (20/11/2025).
“DKPP memandang penting untuk membangun sinergitas dengan media massa dalam penguatan penegakan etika penyelenggara pemilu,” kata Syarmadani.
Menurutnya, DKPP tidak dapat bekerja sendirian dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Media massa disebutnya sebagai salah satu institusi yang dapat membantu DKPP dalam melakukan hal tersebut.
Ia merujuk pada ilmuwan politik Samuel Huntington yang menyebut bahwa media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam proses demokratisasi.
“Hari ini adalah perwujudan dari pemikiran tersebut,” ucap pria yang dilantik sebagai Sekretaris DKPP pada 23 September 2025 ini.
Syarmadani pun mengajak insan pers untuk tidak lelah dan tiada henti meningkatkan literasi kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan era post truth.
“Beberapa tantangannya adalah disinformasi, fake news, dan polarisasi. Ini menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya. [Humas DKPP]
DKPP Jaga Legalitas Pemilu Melalui Penegakan Etik
Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, menyampaikan bahwa DKPP memegang peranan krusial sebagai benteng terakhir untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh rangkaian proses dan hasil pemilihan umum. Hal ini disampaikan pada kegiatan Media Gathering DKPP 2025 yang diadakan di Kabupaten Serang, pada Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, orientasi utama lembaga ini adalah memastikan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu terpelihara. Hal ini dilakukan dengan mencari kebenaran dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
“Di DKPP yang dicari bukan kesalahan, tapi mencari kebenaran terkait etika penyelenggara pemilu,” ucap pria yang akrab disapa Tio ini.
Menurutnya, pemeriksaan di DKPP berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra dan kredbilitas institusi.
Ia menjelaskan, prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum etik sesegera mungkin, sehingga kinerja penyelenggara pemilu dapat segera dipulihkan atau dikoreksi.
Secara keseluruhan, kinerja DKPP adalah instrumen penting bagi negara untuk menjaga kepercayaan publik atas jalannya pemilu.
Ia menambahkan, dengan memeriksa perilaku-perilaku KPU dan Bawaslu atas laporan yang masuk, DKPP memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu didasarkan pada prinsip netralitas, indepedensi, dan profesionalisme.
“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, menjadi penentu integritas proses pemilu di mata masyarakat,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
