Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengutamakan kepentingan nasional terkait pengadaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah. Target utama tender ini adalah memproduksi data dasar geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.
“Yang jelas, mestinya memprioritaskan kepentingan nasional ya. Kita sendiri (lokal, red) dulu, nanti partnernya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka,” papar Irsan kepada Aktual.com.
Empat perusahaan asal China berpotensi memenangkan dari tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia dengan anggaran 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860.
Baca juga:
Keempat perusahan asal Tiongko itu antara lain Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.
“DPR belum menerima informasi tersebut. Kami harap BIG bisa menjelaskannya dalam RDP dengan Komisi XII DPR mengingat urgensi kepentingan Indonesia yang besar dalam proyek ini,” ucap Irsan.
Menurutnya, kepentingan nasional menjadi prioritas utama karena proyek itu memiliki urgensi besar untuk menyediakan data dasar yang akurat bagi perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam.
Baca juga:
Parlemen Khawatir Perusahaan China Menang Tender Data Dasar Geospasial dan Peta Dasar
“Itu menjadi suatu kemaksimalan progres untuk kita mengetahui tata ruang dan segalanya, untuk menjadi data yang konkrit,” paparnya.
Dengan adanya ketersediaan data tersebut, Pemerintah bisa memastikan potensi sebuah wilayah, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. “Jadi tidak menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,” ucap politisi Partai Nasdem itu.
Karena itulah, ia mengingatkan BIG agar mencari mitra kerja strategis yang menguntungkan Indonesia, bukan negara lain. “Jangan sampai rahasia sumber daya alam kita diketahui negara lain,” ucapnya.
Proyek ini menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. Publik khawatir dengan perusahaan asing asal Tiongkok yang menjadi pemenang tender berpotensi mengakses atau menduplikasi data sensitif Indonesia, seperti informasi wilayah mineral, kawasan perbatasan, hingga rute infrastruktur vital, dan kawasan rahasia militer.
Laporan: Taufik A Harefa
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
