Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendesak pemerintah mengeksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana secara cepat, tepat, dan terukur. Desakan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (1/12).
Abdul Hadi menegaskan situasi kebencanaan yang meluas menuntut mobilisasi penuh seluruh aparat negara, mulai BNPB, TNI, Polri, hingga kementerian terkait. Ia menekankan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh terhambat prosedur birokrasi.
“Anggaran darurat harus bisa dicairkan melalui mekanisme cepat namun tetap akuntabel. Negara wajib hadir seketika saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga meminta Basarnas dan BNPB memperkuat operasi tanggap darurat, terutama pencarian korban hilang, evakuasi warga terisolasi, distribusi logistik, dan layanan kesehatan. Kelompok rentan seperti anak, lansia, dan ibu hamil, kata dia, harus menjadi prioritas.
Di sisi pemulihan, Abdul Hadi mendesak Kementerian PUPR memprioritaskan rekonstruksi jalan nasional, jembatan, tanggul, dan sistem air bersih dengan standar infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim.
“Rekonstruksi harus berbasis DAS dan dibangun lebih tangguh menghadapi bencana ke depan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini BMKG melalui impact-based forecast yang terintegrasi hingga tingkat desa agar masyarakat mendapat peringatan real-time.
Selain itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi nasional atas izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif di hulu yang diduga memperparah kerusakan lingkungan.
“Bencana ini tidak boleh ditutup-tutupi. Izin bermasalah harus dicabut dan ekosistem dipulihkan,” tegasnya.
Abdul Hadi menutup dengan menekankan perlunya koreksi serius terhadap arah pembangunan nasional.
“Tanpa pembenahan struktural, bencana akan terus berulang. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
