Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah—khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—untuk tidak berhenti pada langkah memanggil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Ia menilai kerusakan ekologis yang terjadi sudah berada pada tahap darurat dan membutuhkan tindakan tegas.
Menurut Ratna, pemanggilan saja tidak lagi memadai.
“Kerugian yang muncul sangat nyata. Ini bukan lagi soal dipanggil atau tidak, mereka harus bertanggung jawab,” tegasnya di Jakarta, Selasa (2/12).
Ratna meminta pemerintah segera mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, baik di DAS Batang Toru maupun wilayah lain yang mengalami bencana hidrometeorologi akibat aktivitas ekstraktif.
“Saya minta pemerintah mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Tidak hanya di Batang Toru, tetapi juga perusahaan lain yang jelas-jelas menyebabkan kerusakan,” ujarnya.
Politikus PKB itu mengingatkan bahwa negara tidak boleh abai terhadap bencana ekologis yang terus berulang, dan berdampak luas menjadi bencana alam Sumatera.
“Apa masih kurang warga menjadi korban? Apa masih belum terlihat penderitaan warga akibat banjir bandang? Kita semua sudah wajib melakukan tobat ekologis, seperti yang selalu diingatkan Ketua Umum kami, Gus Muhaimin,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, dan menutup seluruh ruang kompromi bagi pelaku perusakan alam.
Sebelumnya, KLHK berencana memanggil delapan entitas yang diduga memperparah dampak banjir di DAS Batang Toru, Sumatra Utara. Gelondongan kayu yang terseret banjir bandang memicu investigasi lebih lanjut terhadap aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana berdasarkan analisis citra satelit.
“Ada delapan yang berdasarkan citra satelit kami berkontribusi memperparah dampaknya. Kami sedang mendalami dan saya sudah minta Deputi Gakkum untuk melakukan langkah cepat dan terukur,” ujarnya usai Anugerah Proklim 2025 di Jakarta, Senin (1/12).
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
