Jakarta, Aktual.com — Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal potensi pembekuan Bea Cukai menjadi peringatan penting bagi jajarannya untuk berbenah total.
Djaka menyebut ancaman tersebut harus dipahami sebagai koreksi keras agar Bea Cukai tidak kembali mengalami masa kelam seperti era Orde Baru ketika perannya digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS).
“Kami tidak ingin sejarah itu terulang. Banyak perubahan sudah kami lakukan agar persoalan serupa tak terjadi lagi,” ujarnya di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan memperkuat pengawasan di pelabuhan dan bandara, memperbaiki kultur pelayanan, serta memaksimalkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menutup celah praktik under-invoicing.
“Teknologi ini kami harapkan bisa meminimalisir peluang pelanggaran,” kata purnawirawan jenderak Kopassus ini.
Selain peningkatan sistem, Bea Cukai juga mengambil langkah tegas terhadap internal. “Tidak ada ruang bagi pelanggaran. Yang bandel akan kami selesaikan,” tegasnya.
Djaka meminta dukungan masyarakat untuk mempercepat perbaikan kinerja lembaga. “Ini penting untuk menghilangkan stigma negatif yang telanjur melekat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengeluarkan ultimatum keras agar Bea Cukai segera memperbaiki kinerja. “Kalau Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Kamis (26/11/2025).
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
