Jakarta, Aktual.com — Pemerintah pusat terus menggenjot koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat waktu. Dalam rangkaian rapat koordinasi terbaru, pemerintah menekankan percepatan perizinan di daerah, pembenahan tata kelola, serta penguatan ekosistem koperasi sebagai pemasok utama bahan baku bagi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merampungkan inventarisasi aset yang akan digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPBG). Selain itu, ia menegaskan perlunya percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat hygiene–sanitasi sebagai syarat keamanan pangan.
Tiga poin itu sudah kami sampaikan melalui surat resmi ke daerah,” ujarnya, Kamis (04/12/2025).
Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh unsur 29 kementerian/lembaga wajib aktif dalam penyelenggaraan PMBG. Ia mengatakan pemerintah tengah merampungkan 15 regulasi turunan, termasuk revisi 13 aturan Badan Gizi Nasional (BGN).
Tantangan lain yang masih dikejar mencakup pembangunan SPPG di wilayah 3T, pemenuhan ahli gizi, pelatihan keuangan untuk SPPI, hingga penguatan pengawasan mutu. Ia kembali menekankan agar pasokan pangan memprioritaskan koperasi, UMKM, BUMDes, dan usaha rakyat.
Dalam rapat sebelumnya, Tim Pelaksana Harian melaporkan lima pertemuan teknis terkait penyesuaian SKB tiga menteri, percepatan SMAS, pemenuhan tenaga penjamin keamanan pangan, serta mekanisme distribusi logistik di tingkat KMP dan SPPG. Menjelang Ramadan, Lebaran, dan Natal–Tahun Baru, pemerintah juga memantau ketat stabilitas pasokan ayam, telur, dan ikan.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan koperasi siap menjadi pemasok utama bahan baku SPPG. Ia mencontohkan Koperasi Ponpes Ittifaq di Ciwidey yang telah lama memasok ritel modern. Kemenkop UKM juga menyiapkan pembiayaan LPDB untuk memperkuat kapasitas produksi koperasi, termasuk bagi koperasi peternak yang siap menambah populasi ayam.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan saat ini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat, dan jumlahnya ditargetkan mencapai 20 ribu unit pada akhir tahun. Pemerintah optimistis percepatan perizinan daerah, konsolidasi 29 K/L, dan penguatan koperasi dapat menyelesaikan seluruh fasilitas pendukung PMBG tepat waktu.
(Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
