Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal oleh oknum maupun perusahaan yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu faktor utama pemicu bencana.

Atas kondisi tersebut, Toha mendesak kepala daerah beserta seluruh perangkat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan lingkungan hidup. Menurutnya, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pemerintah daerah karena mereka yang paling mengetahui kondisi nyata di lapangan.

“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Toha, Sabtu (6/12/2025).

Politikus PKB ini menegaskan bahwa meskipun sebagian besar izin pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan pemerintah pusat, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan kontrol ketat dari pemerintah daerah. Ia mendorong pemda membangun sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Toha juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap perusahaan perusak hutan maupun pembalak liar. “Penegakan hukum harus tegas dan adil. Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada pembiaran, maka siapa pun yang membiarkannya ikut menanggung dosa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat dan lembaga lingkungan hidup terlibat aktif dalam pengawasan. Partisipasi publik, menurutnya, menjadi elemen penting agar tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Toha meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum akan membuat upaya penyelamatan hutan berjalan lebih efektif. Dengan pengawasan yang ketat, ia berharap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera dan wilayah lain dapat diminimalkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi