Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan perlunya kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan, khususnya di wilayah Sumatra yang tengah menghadapi situasi darurat. Ia menilai seluruh institusi harus memastikan proses distribusi berjalan sesuai aturan dan menghindari peluang penyimpangan.
Setyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan awal, terutama pemulihan bagi para korban. “Ini kan sekarang prosesnya sedang darurat. Keputusannya sedang merespon dulu, yang pertama dilakukan oleh para pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prosesnya yang di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan KPK akan menugaskan tim sesuai kebutuhan, termasuk upaya pencegahan agar penyaluran bantuan tidak disalahgunakan. Menurutnya, potensi masalah muncul karena alur bantuan sangat beragam.
“Karena ini kan banyak permasalahannya memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi,” katanya.
Ia menyebut ada donasi yang disalurkan langsung oleh masyarakat, ada pula yang melalui lembaga resmi. Dalam kegiatan KPK di Yogyakarta misalnya, KPK menggandeng Badan Amil Zakal Nasional (Baznas) untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berdonasi bagi warga terdampak di Sumatra.
“Kami berkerjasama dengan Baznas untuk kami memberikan kesempatan ke masyarakat yang memilih donasi untuk masyarakat di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan Aceh,” ungkapnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari dukungan KPK terhadap upaya pemerintah agar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan lapangan. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku pemanfaatan hutan secara ilegal yang disebut ikut memperburuk kondisi di beberapa wilayah, Setyo menyatakan fokus utama pemerintah saat ini tetap pada korban.
“Saya yakin sekarang proses pertama adalah bagaimana merespon terhadap para korban,” ujarnya.
Untuk tahap berikutnya, ia memastikan koordinasi akan tetap berjalan. KPK berharap seluruh proses distribusi bantuan hingga penanganan lanjutan dapat berjalan transparan dan sejalan dengan standar pengawasan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
