Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) serta penyusunan aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
“SRUK selesai Maret (2026), peraturan selesai Maret. Jadi Juni–Juli kita sudah bisa menghasilkan sesuatu. Yang paling penting kan nilai ekonomi karbon,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Zulhas mengungkapkan bahwa potensi perdagangan karbon Indonesia menarik minat besar dari investor luar negeri, dengan nilai transaksi yang disebut mencapai triliunan rupiah. “Triliunan. Kalau tidak besar, kan tidak turun kita begini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penyusunan SRUK dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan tim teknis lintas kementerian. SRUK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar penyusunan aturan pelaksanaan nilai ekonomi karbon.
Selain percepatan SRUK, rapat juga membahas kewajiban pelaporan kegiatan karbon, baik yang sudah berjalan maupun yang masih bersifat sukarela (voluntary). Seluruh laporan diminta disampaikan kepada Komite Registri Nasional (Komrah) paling lambat akhir Desember 2025 sebagai bagian dari penataan data dan pemetaan kegiatan karbon nasional.
Zulhas menegaskan bahwa percepatan seluruh regulasi diperlukan agar Indonesia dapat segera mengimplementasikan nilai ekonomi karbon secara penuh. “Agar ini bisa segera selesai — SRUK selesai Maret, peraturan selesai — maka Juni–Juli kita sudah bisa menghasilkan sesuatu,” katanya.
Minat terhadap ekonomi karbon nasional disebut terus meningkat, baik dari pelaku dalam negeri maupun internasional. “Kalau rapatnya terus, lama kan kita tidak masuk, dananya tidak kemari. Jadi ini kita selesaikan. Mudah-mudahan Juni 2026. Triliunan nilainya. Kalau tidak besar, kan tidak turun kita semua begini,” pungkasnya.
Rapat turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
(Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
