Jakarta, Aktual.co — Badan Pusat Statistik akan mensurvei keluarga miskin di Indonesia pada Juni 2015, untuk mendapatkan data terbaru yang akan dijadikan landasan pemerintah dalam merealisasikan program bantuan sosial.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumatera Selatan Sutono di Palembang, Kamis (7/5), mengatakan, pemerintah membutuhkan data terbaru karena data yang dipakai saat ini merupakan hasil survei pada 2011 atau ketika pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
“Menteri Sosial sudah memerintahkan BPS untuk memperbarui data penduduk miskin terkait terjadi keluhan di lapangan, karena bantuan beras keluarga miskin (raskin) tidak tepat sasaran, ada yang seharusnya menerima tapi tidak menerima dan begitu sebaliknya,” kata Sutono seusai acara sosilasasi publikasi Bank Indonesia di Gedung Perwakilan BI Wilayah VII Palembang.
Ia mengatakan, untuk mendapatkan data mengenai penduduk miskin ini, BPS akan menggunakan beberapa metodelogi seperti mengumpulkan data dari ketua RT hingga mendatangi rumah penduduk.
“Akan dilihat metodelogi mana yang akan dipakai, sekarang sedang tahap persiapan. Kemungkinan besar pada akhir tahun sudah didapatkan data kebutuhan pemerintah ini,” kata dia.
Terkait program jaminan sosial, BPS pertama kali mendata keluarga miskin di Indonesia pada 2005, kemudian berlanjut pada 2008 dan 2011.
Data tersebut diserahkan BPS ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan.
Terkait data 2011 yang dipermasalahkan saat ini dinilai tidak valid, Sutono menganggap hal itu suatu kewajaran karena sudah berjarak hingga empat tahun.
Sementara, di sisi lain, terjadi pergeseran kesejahteraan di masyarakat akibat pelemahan ekonomi di luar dan di dalam negeri.
“Jadi patut mencermati apa yang menyebabkan data ini menjadi tidak valid, contohnya saja di Sumsel pada 2011 ketika harga karet melabung banyak jadi raja, tapi pada tahun ini bisa jadi sudah masuk kategori miskin karena harga yang jatuh,” kata dia.
Sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT)di Kota Palembang mengharapkan data warga miskin diperbarui oleh pemerintah, karena terjadi banyak perubahan sejak tidak dilakukan pendataan ulang dalam beberapa tahun terakhir.
Ating Muhammad, Ketua RT 37, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang, mengatakan, sejumlah warganya telah terdata meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, hingga pendatang baru, sementara pemerintah masih berpedoman pada data lama dalam menyalurkan raskin.
“Seharusnya segera diperbarui agar tidak menuai konflik di masyarakat. Sebagai Ketua RT, saya berhadapan dengan warga terkadang merasa tidak enak karena ada warga miskin yang seharusnya mendapatkan raskin, justru tidak dapat,” kata Ating dijumpai di Kantor Disdukcapil Kota Palembang.
Tak berbeda, Ketua RT 05 Muhammad Masyur mengharapkan pemerintah segera memperbarui data penerima raskin yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Malahan ada salah seorang warga yang datang ke rumah saya sambil membawa senjata tajam karena tidak kebagian raskin. Saya dapat mengerti karena dia selayaknya menerima, tapi mau bagaimana lagi karena jika saya beri maka menyalahi aturan, lagi pula itu jatah warga miskin lain,” kata ketua RT membawahi 160 kepala keluarga yang 80 persen merupakan penerima raskin.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih terus melakukan validasi data warga miskin penerima sejumlah program pemerintah lewat “kartu sakti” selama April 2015.
Data ini untuk digunakan bagi Program Keluarga Harapan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Data yang diperoleh ini nantinya akan terintegrasi untuk seluruh program bagi keluarga miskin.
Artikel ini ditulis oleh:
