Jakarta, Aktual.com – Gejolak ekonomi global sepanjang 2025, termasuk dampak resiprokal tarif, memberikan tekanan besar bagi perekonomian nasional. Namun demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang responsif. Pemerintah memastikan aktivitas usaha, konsumsi rumah tangga, dan iklim investasi tetap solid sehingga tekanan global tidak mempersempit ruang pertumbuhan domestik.
Di tengah dinamika eksternal tersebut, indikator fundamental nasional menunjukkan tren positif. Keyakinan konsumen naik dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November. Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy), sementara PMI manufaktur kembali mencatat ekspansi kuat di level 53,3—tertinggi sejak Februari. Inflasi juga tetap terkendali pada 2,72% (yoy), sedangkan penyaluran kredit tumbuh 7,36% (yoy).
“Nah, belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau. Perusahaan IPO kita tahun ini 24, dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun. Per Desember ada 13 perusahaan siap di pipeline dan 7 di antaranya perusahaan besar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech pada HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia, Jumat (12/12).
Airlangga menambahkan, optimisme pasar akan berlanjut hingga awal 2026. “Harapannya kalau Januari positif, Januari effect akan membawa kita menuju ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” tuturnya.
Pemerintah memperkirakan upside risk akan lebih dominan pada 2026 sehingga target pertumbuhan 5,4% dinilai realistis. Sejumlah capaian strategis dalam agenda perdagangan internasional turut memperkuat prospek tersebut, mulai dari penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat, finalisasi perundingan IEU–CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027, hingga kemajuan signifikan proses aksesi OECD.
Untuk mendorong konsumsi akhir tahun, Pemerintah meluncurkan berbagai program seperti diskon transportasi 22 Desember 2025–10 Januari 2026, program belanja nasional EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, Harbolnas Rp34 triliun, serta program BINA Rp30 triliun.
Di sisi lain, Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk restrukturisasi KUR dan bantuan bagi pekerja terdampak. Dari 996 ribu debitur KUR, sekitar 141 ribu debitur diproyeksikan terdampak dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun. Verifikasi menyeluruh masih berlangsung sebelum kebijakan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
