Jakarta, aktual.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).
“Pemerintah bersama masyarakat bekerja keras sejak awal untuk memulihkan situasi di Sumatera,” katanya.
Dalam laporannya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan sekitar 81 persen dari total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali berfungsi.
Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas sudah dapat dilalui, sementara 12 ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan bersama TNI dan masyarakat.
Kemudian di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah fungsional, sedangkan di Sumatera Barat hampir seluruhnya pulih dengan 29 dari 30 ruas jalan sudah dapat digunakan.
Selain jalan, Kementerian PU juga mencatat kerusakan pada 33 jembatan nasional di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 19 jembatan atau hampir 60 persen telah fungsional, sementara sisanya masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Sebanyak 123 ruas jalan kabupaten terdampak banjir, terutama di Sumatera Barat, namun penanganannya masih bertahap karena prioritas difokuskan pada pemulihan jalan nasional.
Selain itu, terdapat 95 jembatan daerah yang rusak, dengan baru empat jembatan kembali fungsional dan sisanya masih dalam perbaikan menggunakan jembatan bailey dan aramco.
Dalam agenda yang sama, Menteri PMK Pratikno melaporkan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus bekerja keras memulihkan dampak bencana yang ditetapkan sebagai prioritas nasional.
Pratikno menjelaskan akses transportasi utama secara bertahap telah kembali terhubung di ketiga provinsi, meskipun masih terdapat ruas terbatas, titik longsor, dan penggunaan jembatan darurat yang memerlukan kewaspadaan.
Layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, serta pasokan BBM dan gas juga berangsur pulih, dengan dukungan alat berat, jembatan bailey, hingga sarana darurat di wilayah terpencil.
Selain penanganan darurat, pemerintah mulai memasuki fase transisi dengan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Listyo Sigit, Deputi BNPB Raditya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
