Jakarta, Aktual.com – Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyoroti keputusan pemerintah yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada akhir 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko membuat penggunaan anggaran negara tidak tepat sasaran.
Ia menilai keberlanjutan MBG saat tidak ada aktivitas belajar mengajar menimbulkan pertanyaan terkait urgensi program. Di sisi lain, sejumlah wilayah di Sumatra justru tengah membutuhkan dukungan negara akibat bencana alam dan tekanan ekonomi.
“Apakah tidak lebih bijak jika dana itu digunakan untuk masyarakat yang sedang kesusahan,” ujar Nailul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Berdasarkan catatan CELIOS, hingga Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap beroperasi selama libur sekolah. Dengan asumsi setiap dapur menyalurkan 3.000 porsi per hari, jumlah produksi diperkirakan mencapai sekitar 526,65 juta porsi.
Besarnya produksi tersebut berdampak langsung pada penyerapan anggaran negara. Nailul memperkirakan, dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, dana publik yang terserap mencapai sekitar Rp7,9 triliun selama masa libur.
Ia juga menyoroti potensi keuntungan yang diterima pengelola dapur MBG. Menurutnya, kondisi ini perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Nailul mengingatkan tujuan utama MBG adalah membentuk pola makan sehat anak melalui menu seimbang. Penyaluran makanan kemasan selama liburan, kata dia, berisiko menjauhkan program dari tujuan awal.
“Jangan sampai libur sekolah justru dijadikan waktu untuk mempercepat balik modal pemilik SPPG,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah anggapan pemborosan anggaran. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan penyaluran MBG saat libur sekolah justru mencerminkan efisiensi.
“Anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat, namun realisasinya mampu menjangkau hingga 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2025).
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
