Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau pendapatannya lebih, itu prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja daerah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak di tengah dinamika ekonomi.
Mendagri menekankan pentingnya peran sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, daerah dengan sektor swasta yang aktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah yang swastanya hidup pasti pertumbuhan ekonominya tinggi, dan PAD juga akan meningkat,” katanya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Tito berharap realisasi tersebut terus meningkat hingga akhir Desember. Sebagai perbandingan, pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan daerah mencapai 97,29 persen dan belanja daerah 91,72 persen.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam analisis Kementerian Dalam Negeri, rendahnya realisasi belanja daerah berpotensi menahan laju peredaran uang di masyarakat. Padahal, percepatan belanja APBD sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, penanganan bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
