Jakarta, Aktual.com — Pemerintah memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi sangat aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras nasional saat ini mencapai 3,39 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
“Ini stok kita per detik ini, tadi rapat, 3,39 juta ton,” kata Amran usai rapat koordinasi terbatas penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Amran menegaskan, ketersediaan beras tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, menjaga stabilitas harga, serta menopang penyaluran bantuan pangan, termasuk di wilayah terdampak bencana.
“Stok kita sangat aman. Ini tertinggi di akhir tahun selama Indonesia merdeka,” ujarnya.
Meski sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, Amran memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Pemerintah, kata dia, terus mengawal pemulihan lahan pertanian agar produksi tetap terjaga.
Ia menyebut, bantuan penanganan dampak bencana telah disalurkan dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun, ditambah bantuan solidaritas dari mitra dan pegawai Kementerian Pertanian sebesar Rp75 miliar. Sekitar 11 ribu hektare sawah tercatat rusak total dan akan segera direhabilitasi.
Selain cadangan beras pemerintah sebesar 3,39 juta ton, total stok beras nasional saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta ton. Kondisi pasokan yang kuat tersebut turut mendorong penurunan harga beras sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam pengelolaan pasokan, Perum Bulog tetap berperan sebagai penyangga utama stok pangan nasional. Pengadaan beras dilakukan dari petani lokal guna menjaga kesinambungan produksi dalam negeri sekaligus menstabilkan harga pasar.
Amran menegaskan pemerintah juga menyiapkan langkah stabilisasi untuk komoditas pangan strategis lain, seperti daging sapi, telur, dan ikan, apabila terjadi gangguan pasokan.
Di sisi pengawasan, ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah, kata Amran, telah menemukan pelanggaran pada sejumlah komoditas, terutama minyak goreng, dan menindaklanjutinya melalui Satgas Pangan.
(RACHMA PUTRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
