Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak bencana di Provinsi Aceh. Kehadiran Presiden di wilayah terdampak tersebut menjadi simbol empati sekaligus penegasan komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana dan pemulihan masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun, Rabu (30/12/2025), dan memilih merayakannya bersama masyarakat setempat.
“Pak Presiden akan ke Aceh dan insya Allah malam tahun baru nanti berada di Aceh bersama rakyat Aceh,” ujar Qodari saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Meski demikian, Qodari mengaku belum mengetahui secara rinci agenda Presiden selama kunjungan tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa salah satu daerah yang akan dikunjungi adalah Kabupaten Bener Meriah, wilayah yang turut terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
“Saya kalau tidak salah dengar, Bener Meriah,” ujarnya.
Kunjungan Presiden ke wilayah bencana pada momentum Tahun Baru dinilai memiliki makna politik dan sosial yang kuat. Selain menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah, langkah ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang menempatkan empati publik sebagai bagian dari pesan kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Qodari menegaskan bahwa penanganan bencana alam serta proses rehabilitasi di berbagai daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pada 2026.
“Insya Allah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan. Ada efisiensi,” kata Qodari.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki sumber pendanaan alternatif yang diperoleh melalui langkah-langkah penegakan hukum dan penataan sektor strategis. Sumber tersebut antara lain berasal dari penataan kebun sawit, pencegahan penyelundupan, serta optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan.
“Ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, baik penataan kebun sawit, pencegahan penyelundupan, maupun sektor tambang,” ujar Qodari.
Secara ekonomi, strategi ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran penanganan bencana. Pemerintah berupaya memastikan bahwa agenda pembangunan nasional tetap berjalan seiring dengan respons cepat terhadap kondisi darurat di daerah.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
