Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga gas elpiji 12 kg oleh pemerintah Jokowi-JK terus menuai kecaman publik.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahea menilai bahwa kenaikan itu adalah kebijakan dari hasil otak neolib dan kroni kapitalis yang bertolak belakang dengan Trisakti Bung Karno dan nawa cita Jokowi.
“Menteri-menteri ini sudah salah tidak bisa menerjemahkan Trisakti Bung Karno dan visi misi jokowi,” kata dia ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (5/1).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah kenaikan gas elpiji bukti pemerintah melanggak konstitusi, lantaran berpatokan kepada pasar internasional?
Ia belum dapat memvonis kebijakan pemerintah itu melanggar konstitusi. Sebab, harus dilihat apakah pemerintah akan menetapkan harga patokan dalam mengatur regulasi harga gas maupun minyak nasional atau tetap ikut pada ketentuan mekanisme pasar.
“Kedepan kita lihat apakah penerintah akan membiarkan rakyat jika terjadi fluaktuasi harga dipasar. Jika pemerintah membiarkan dan tidak melakukan tindakan mengatasi fluktuasi harga khususnya jika terjadi kenaikan pemerintah berdiam diri dan tidak melakukan upaya mengambil beban fluktuasi harga, artinya pemerintah telah membiarkan liberalisasi dan menyerahkan harga padaa mekanisme pasar,” ucap dia
“Barulah kita bisa memvonis bahwa pemerintah telah melanggar UU yg tdk membolehkan harga diserahkan ke mekanisme pasar,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
