Jakarta, Aktual.com — Behavioral Economist Aliansi Ekonom Indonesia Talitha Chairunissa, menilai kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh langsung terhadap pola pengambilan keputusan politik pemilih di Indonesia. Tekanan daya beli membuat masyarakat cenderung menentukan pilihan berdasarkan manfaat ekonomi yang paling cepat dirasakan.
“Ketegasan itu masih dinyatakan sebagai satu hal penting bagi pemilih di Indonesia. Masyarakat Indonesia senang sekali dengan pemimpin yang tegas,” kata Talitha saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).
Talitha menjelaskan, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemilih dari kelompok ekonomi rentan cenderung bersikap pragmatis dan berorientasi pada kepastian hasil. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi mendorong masyarakat untuk menempatkan manfaat langsung sebagai pertimbangan utama.
“Trade-off ini adalah apa yang mau saya korbankan demi saya mendapatkan sesuatu. Ketika ekonomi sulit, masyarakat akan memilih apa yang paling relevan untuk hidupnya saat ini,” ujarnya.
Menurut Talitha, orientasi terhadap kecepatan dan efektivitas kebijakan sering kali membuat publik menoleransi pengorbanan nilai lain dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut muncul karena stabilitas ekonomi dipersepsikan lebih mendesak dibandingkan isu etika politik atau tata kelola.
“Masalahnya muncul ketika ketegasan dibayar dengan ketidakjujuran. Moralitas seharusnya tidak menjadi harga yang dikorbankan,” tutur Talitha.
Ia juga menilai pandangan yang menyebut pemilih bertindak irasional karena faktor ekonomi sebagai anggapan yang keliru. Sebaliknya, pilihan politik tersebut justru merupakan respons rasional terhadap ketidakpastian pendapatan dan masa depan.
“Ketika orang tidak tahu besok bisa makan atau tidak, maka yang dipilih adalah pemimpin yang dianggap mampu memberi rasa aman paling cepat,” jelasnya.
Talitha mendorong peran akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk mengubah insentif politik agar tidak semata berbasis kebutuhan ekonomi jangka pendek. Penguatan literasi ekonomi dan politik dinilai penting agar kualitas demokrasi tidak terus tergerus oleh kondisi keterdesakan ekonomi.
Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang tidak hanya bebas memilih, tetapi juga memiliki ruang ekonomi yang memadai untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan nilai-nilai jangka panjang.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
