Jakarta, Aktual.com – Isu Pilkada kembali mencuat seiring pembahasan kebijakan fiskal pusat yang dinilai berpotensi memengaruhi otonomi daerah dan stabilitas ekonomi wilayah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai wacana tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kinerja ekonomi daerah dan kepercayaan pelaku usaha.
Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Telisa A. Faunty, menyebut isu Pilkada tidak bisa dilepaskan dari kapasitas fiskal dan ruang kebijakan daerah.
“Pilkada itu berkaitan erat dengan otonomi daerah, jadi jangan sampai perubahan kebijakan justru mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Telisa menilai tekanan ekonomi daerah saat ini sudah terasa, mulai dari melambatnya pertumbuhan hingga terbatasnya belanja daerah akibat penurunan transfer pusat. Ia menjelaskan kebijakan fiskal yang terlalu ketat berisiko mempersempit ruang gerak kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang dan pascapilkada.
Selain itu, ia menyoroti narasi dana daerah yang mengendap kerap disederhanakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
“Tidak semua dana daerah mengendap karena penyimpangan. Banyak juga karena program belum berjalan atau transfer yang terlambat,” kata Telisa.
Pelemahan ekonomi daerah, lanjut dia, tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih rendah serta likuiditas yang belum sepenuhnya mengalir ke wilayah. Kondisi ini berpotensi diperburuk jika dinamika Pilkada menimbulkan ketidakpastian kebijakan di tingkat lokal.
Telisa juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana insentif daerah dan transfer ke daerah dapat memengaruhi motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja. Kebijakan tersebut perlu ditimbang ulang agar tidak melemahkan semangat daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin, Josua Pardede, menilai stabilitas nasional masih relatif terjaga di tengah tantangan global. Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian politik di daerah dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha.
“Stabilitas politik daerah penting untuk menjaga confidence investor dan mendorong investasi yang lebih kuat,” ucap Josua.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
