Jakarta, aktual.com – Kekhawatiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap meningkatnya tensi geopolitik global hingga potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga mendapat perhatian kalangan parlemen. Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menilai pernyataan SBY perlu dibaca sebagai peringatan dini, bukan pemicu kepanikan publik.
“Saya menghormati peringatan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan juga negarawan yang puluhan tahun menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional. Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan, tetapi untuk memperkuat ikhtiar de-eskalasi,” kata Amelia kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Menurut Amelia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu bersikap lebih proaktif dalam mendorong penghormatan terhadap hukum internasional serta memastikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia juga menilai jalur multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), harus dimaksimalkan untuk mencegah konflik meluas.
“Terkait PBB, saya melihat Kemlu RI dan pemerintah memang perlu lebih proaktif mendorong langkah-langkah strategis melalui jalur multilateral, mulai dari penguatan diplomasi pencegahan, mendorong forum-forum darurat yang relevan,” ujarnya.
“Memastikan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan, serta menegakkan penghormatan pada hukum internasional. Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum ‘ruang dan waktu’ pencegahan makin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY,” sambung Amelia.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, kebijakan luar negeri bebas aktif harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan nasional. Menurutnya, fondasi dalam negeri menjadi kunci agar diplomasi Indonesia memiliki daya tawar kuat di level global.
“Namun dorongan ke PBB itu harus berjalan seiring penguatan fondasi di dalam negeri. Saya sejalan dengan penekanan Menlu Sugiono bahwa foreign policy begins at home,” kata Amelia.
“Kebijakan luar negeri akan kuat kalau ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap. Dari situ, Indonesia bisa lebih efektif mendorong perdamaian secara bebas-aktif, kredibel, dan berorientasi hasil,” lanjutnya.
Sebelumnya, SBY secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya terhadap arah perkembangan geopolitik dunia. Melalui akun X miliknya, ia menilai situasi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode menjelang Perang Dunia I dan II.
“Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia. Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” tulis SBY.
Ia menyebut kemungkinan terjadinya perang global tetap ada, meski masih bisa dicegah jika upaya pencegahan dilakukan secara serius dan kolektif.
“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,” jelasnya.
“Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas. Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi,” pungkas SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
