Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)
Jakarta, aktual.com – Dalam dua dekade terakhir, dunia seolah mencapai satu konsensus besar: bahwa persoalan umat manusia, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, hanya bisa diselesaikan melalui agenda global. Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 tujuannya, tampil sebagai wajah paling rapi dan “manusiawi” dari konsensus tersebut. Bahasa yang digunakan lembut, tujuannya tampak mulia, dan narasinya nyaris tak terbantahkan. Namun justru di sanalah letak persoalan mendasarnya.
Ketika sebuah agenda global diterima tanpa kritik, tanpa kedaulatan penafsiran, dan tanpa kontrol demokratis sejati, ia berisiko berubah dari proyek kemanusiaan menjadi arsitektur pengendalian. Bukan lagi membebaskan manusia dari penderitaan, melainkan menata manusia agar mudah dikelola.
SDGs dan Pergeseran Makna Kedaulatan
Secara konstitusional, kedaulatan suatu negara bertumpu pada rakyatnya. Rakyatlah yang menjadi sumber legitimasi kebijakan, arah pembangunan, dan prioritas nasional. Namun dalam praktik implementasi SDGs, kita menyaksikan pergeseran halus tetapi signifikan: dari kedaulatan rakyat menuju kepatuhan terhadap standar global.
Indikator, target, dan matriks capaian SDGs tidak dirumuskan oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi nasional. Ia disusun dalam forum global yang jauh dari jangkauan kontrol publik. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali berada pada posisi sebagai policy taker, bukan policy maker. Agenda pembangunan nasional kemudian diselaraskan, disesuaikan, bahkan dipaksa tunduk pada parameter global demi pendanaan, reputasi internasional, atau skor keberlanjutan.
Pada titik ini, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “apakah SDGs baik atau buruk”, melainkan: siapa yang berdaulat atas makna pembangunan?
Dari Manusia sebagai Subjek ke Manusia sebagai Indikator
SDGs bekerja melalui sistem pengukuran: angka kemiskinan, indeks kesehatan, skor pendidikan, emisi karbon per kapita, konsumsi air, hingga pola mobilitas. Pengukuran memang penting, tetapi ketika angka menjadi tujuan, manusia berisiko direduksi menjadi sekadar unit statistik.
Dalam logika teknokratis, keberhasilan diukur bukan dari martabat manusia yang merdeka, melainkan dari terpenuhinya indikator. Kemiskinan “turun” secara statistik, meski ketergantungan terhadap bantuan meningkat. Akses pendidikan “naik”, meski daya kritis dan kebebasan berpikir menyempit. Lingkungan “terlindungi”, sementara masyarakat adat dan rakyat kecil tersingkir oleh regulasi konservasi.
Inilah paradoks pembangunan modern: angka membaik, tetapi kedaulatan manusia menyusut.
Etika yang Hilang dari Pembangunan
Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah ketiadaan etika transenden dalam kerangka SDGs. Agenda ini berdiri di atas rasionalitas administratif dan moralitas prosedural, bukan pada nilai luhur yang hidup dalam kebudayaan, agama, dan tradisi bangsa-bangsa.
Akibatnya, pembangunan dipahami sebagai proses teknis, bukan pilihan moral. Apa yang “berkelanjutan” ditentukan oleh konsensus global, bukan oleh kebijaksanaan lokal. Apa yang “bertanggung jawab” diukur oleh algoritma dan laporan, bukan oleh nurani kolektif masyarakat.
Ketika etika diserahkan sepenuhnya kepada sistem, maka kekuasaan pun menjadi impersonal, dingin, dan sulit digugat. Tidak ada wajah yang bisa dimintai pertanggungjawaban, karena semua berlindung di balik “agenda global”.
Demokrasi yang Tereduksi Menjadi Kepatuhan
Dalam narasi resmi, SDGs sering dikaitkan dengan penguatan institusi dan tata kelola. Namun dalam praktiknya, demokrasi kerap direduksi menjadi sekadar kepatuhan administratif. Kritik terhadap agenda pembangunan global mudah dicap sebagai anti-kemajuan, tidak ilmiah, atau bahkan tidak manusiawi.
Padahal demokrasi sejati bukanlah keseragaman pandangan, melainkan ruang perdebatan yang hidup. Jika rakyat dan negara tidak diberi ruang untuk menafsirkan, menolak, atau menyesuaikan agenda global sesuai dengan nilai dan konstitusinya, maka demokrasi berubah menjadi formalitas.
Damai diartikan sebagai tidak ribut. Stabil dianggap lebih penting daripada adil. Ketertiban administratif mengalahkan kebenaran substantif.
Menempatkan SDGs Kembali pada Tempatnya
Kritik ini bukan ajakan untuk menolak SDGs secara membabi buta. Dunia memang menghadapi persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama global. Namun kerja sama tidak boleh menghapus kedaulatan. Koordinasi tidak boleh berubah menjadi dominasi. Standar global tidak boleh mematikan kebijaksanaan lokal.
SDGs seharusnya diposisikan sebagai alat, bukan sebagai ideologi. Sebagai referensi, bukan dogma. Sebagai tawaran, bukan perintah.
Tanpa kedaulatan rakyat, tanpa etika transenden, dan tanpa kontrol demokratis yang sejati, SDGs berisiko menjadi sistem manajemen populasi global, rapi, efisien, dan manusiawi di permukaan, tetapi menggerus kebebasan dan martabat manusia secara perlahan.
Pembangunan untuk Siapa?
Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur yang harus kita ajukan adalah: pembangunan ini untuk siapa, dan oleh siapa ditentukan? Jika jawabannya tidak kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka seindah apa pun narasinya, pembangunan akan selalu menyisakan kegelisahan.
Karena manusia tidak diciptakan untuk sekadar dikelola. Manusia diciptakan untuk merdeka, bermakna, dan bertanggung jawab atas masa depannya sendiri.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
