Jakarta, Aktual.co —Ada Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi akan melakukan penambahan modal melalui rights issue atau opsi pendanaan lainnya dari pasar modal pada tahun 2015 . Tujuannya adalah memperkuat struktur permodalannya.
Ketiga BUMN tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
Naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 7,75 persen yang disebut-sebut akan menjadi momok bagi industri dalam meningkatkan kinerja keuangan tampaknya tidak akan menjadi kendala, pasalnya ketiga perusahaan konstruksi plat merah tersebut sudah mendapat restu dari pemegang saham utama, yakni pemerintah.
Berikut informasi right issue perseroan yang dihimpun Aktual.co, yakni: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di tengah tahun kedua, yang berencana mengantarkan salah satu entitas usahanya yakni PT Wijaya Karya Realty, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas maksimal 30 persen saham dari modal ditempatkan dan disetor.
Sekretaris Perusahaan WIKA Suradi mengungkapkan, nantinya yang akan menjadi pemegang saham pengendali dengan mayoritas kepemilikan tetaplah Wijaya Karya.”Ditargetkan dana segar dari Initial Public Offering (IPO) Wika Realty sekitar Rp1 hingga 1,5 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, nantinya dana hasil IPO ini juga sebagian besar akan digunakan untuk mendanai pengembangan bisnis di sektor properti. Ia berharap langkah Wika Realty ini dapat mengikuti jejak sukses PT Wika Beton Tbk (WTON) yang telah melantai di bursa lebih dulu.
Kabarnya, Wijaya Karya juga berencana untuk melepas kepemilikan saham pada sejumlah anak usaha secara bertahap, salah satunya anak usaha perseroan Wika Gedung pada 2016-2017.
Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, rights issue menjadi salah satu opsi pendanaan yang akan dilakukan pihaknya tahun depan. Saat ini, penghitungan prosentase rights issue masih dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang ditunjuk yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities.
“Kemungkinan dana hasil rights issue akan digunakan untuk untuk merealisasikan proyek Jakarta Link Transportation (JLT),” ujar Kiswodarmawan.
Total proyek Jakarta Link Transportation diperkirakan mencapai Rp10 triliun, dengan sekitar 30% akan dihasilkan melalui rights issue. Artinya potensi dana yang nantinya diperoleh dari aksi korporasi tersebut mencapai sekitar Rp3 triliun.
Kiswo menjelaskan, guna mewujudkan hal tersebut perseroan membutuhkan insentif dari pemerintah dengan menambah penyertaan modal untuk tetap menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. Saat ini pemerintah memiliki 51% saham di Adhi Karya.
Selanjutnya, adalah Waskita Karya yang tengah mengincar dana segar dari rights issue sebesar Rp5 triliun. Target dana tersebut akan terealisasi jika publik turut berpartisipasi dalam rights issue tersebut.
Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Antonius Yulianto menambahkan, pemerintah masih mengendalikan kepemilikan saham perseroan yakni sebesar 67,7% saham dan 32,2% sisanya dimiliki publik. “Pemerintah akan menyerap dana rights issue Rp3 triliun dan sisanya diserap oleh publik,” ujar Antonius.
Pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan dana senilai Rp12 triliun untuk menyerap rights issue tersebut. Pendanaan akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Hal itu dilakukan untuk menjaga posisi pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas agar tidak terdilusi.
Artikel ini ditulis oleh:
