Jakarta, Aktual.com – Pemerintah terus memperkuat percepatan dekarbonisasi sektor transportasi nasional sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Subsektor transportasi ditargetkan berkontribusi sebesar 5 persen terhadap penurunan emisi GRK sektor energi nasional pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) menggelar Town Hall Meeting: Dekarbonisasi Transportasi Indonesia di Jakarta, Senin (26/1).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin, mengatakan forum ini penting untuk menyatukan arah kebijakan lintas sektor.
“Dekarbonisasi transportasi harus dikerjakan bersama, tidak bisa parsial,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan terkait penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang tengah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan teknokratik dan mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh subsektor transportasi, mulai dari darat, perkeretaapian, laut, hingga udara.
“Pendekatannya menyeluruh agar dampaknya nyata,” kata Rachmat.
Saat ini, peta jalan untuk subsektor transportasi darat dan perkeretaapian telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah menilai kedua moda tersebut memiliki potensi besar dalam menekan emisi, terutama melalui peralihan ke kendaraan rendah emisi serta peningkatan angkutan massal berbasis rel.
Selain itu, Kemenko Infrastruktur mendorong penguatan dekarbonisasi transportasi udara melalui pembentukan Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Rachmat menegaskan pengembangan SAF menjadi salah satu prioritas. “Transportasi udara perlu solusi transisi yang realistis,” ujarnya.
Town Hall Meeting ini juga membuka ruang dialog dan konsultasi interaktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta organisasi penelitian dan asosiasi. Forum ini dimanfaatkan untuk menyosialisasikan arah kebijakan transportasi berkelanjutan nasional sekaligus menginisiasi proyek-proyek hijau sektor transportasi yang berpotensi memperoleh dukungan insentif fiskal, nonfiskal, serta pembiayaan hijau.
Untuk memperkuat koordinasi, kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta BUMN, BUMD, dan pelaku sektor swasta. Pemerintah berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi sektor transportasi secara terukur dan berkelanjutan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
