Jakarta, aktual.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak ragu menarik diri dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila forum tersebut terbukti menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum internasional.
Peringatan itu disampaikan Dino menyusul penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis pekan lalu. Penandatanganan dilakukan bersama sejumlah kepala negara dan pemerintahan, serta disaksikan langsung oleh Presiden Trump.
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (26/1/2026) malam, Dino menyampaikan empat “lampu kuning” serta enam rekomendasi bagi Indonesia terkait keikutsertaan dalam forum tersebut.
Lampu kuning pertama, menurut Dino, adalah tidak adanya rujukan sama sekali tentang Palestina atau Jalur Gaza di dalam Piagam Board of Peace. Padahal, gagasan pembentukan forum itu berangkat dari 20-Point Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.
“Ini membingungkan, karena Board of Peace justru dimaksudkan untuk perdamaian Gaza. Namun bentuk akhirnya sangat berbeda dari mandat awal PBB,” ujar Dino.
Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang menyebut Dewan Perdamaian sebagai badan pemerintahan transisi Gaza dengan kepribadian hukum internasional untuk mengoordinasikan pendanaan dan rekonstruksi hingga Otoritas Palestina menyelesaikan reformasinya.
Namun, dalam piagam yang ditandatangani di Davos, Dino menilai dewan tersebut justru sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Trump. Hal ini tercermin dari Pasal 2 Ayat 2 piagam yang menempatkan seluruh anggota di bawah kepemimpinan Trump sebagai Chairman tanpa batas waktu.
“Semua keputusan harus mendapat persetujuan Donald Trump. Tidak ada kesetaraan, sangat hierarkis, dan jelas tidak fair,” tegasnya.
Lampu kuning kedua muncul setelah Presiden Trump mencabut undangan Kanada untuk bergabung, menyusul kritik Perdana Menteri Kanada Mark Carney terhadap Trump di Davos.
“Itu menunjukkan Trump memandang Board of Peace sebagai klub pribadi. Like and dislike, ego, bukan pertimbangan objektif,” kata Dino.
Sorotan ketiga diarahkan pada keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina justru tidak dilibatkan. Menurut Dino, Netanyahu memiliki pengaruh politik dan psikologis yang sangat kuat terhadap Trump.
“Ini berbahaya. Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi agenda politiknya,” ujarnya.
Lampu kuning terakhir adalah absennya empati terhadap penderitaan rakyat Palestina dalam pidato pejabat AS saat inaugurasi dewan. Dino menyoroti tidak disinggungnya fakta korban tewas di Gaza yang telah melampaui 70 ribu jiwa, yang oleh PBB disebut sebagai genosida. Ia juga mengkritik tidak digunakannya istilah freedom bagi rakyat Palestina.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, Dino menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu yang paling utama adalah agar Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace.
“Jika BoP melenceng, mengecilkan peran PBB, atau berubah menjadi Board of Trump, kita harus cabut. Politik luar negeri bebas aktif tidak membolehkan kita menjadi antek siapa pun,” tegasnya.
Ia juga meminta Indonesia menolak kewajiban iuran permanen sebesar 1 miliar dolar AS, yang dinilainya tidak masuk akal karena jauh lebih besar dibanding iuran Indonesia ke Sekretariat ASEAN.
Selain itu, Dino mendorong Indonesia berbagi pengalaman dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi, seperti di Aceh, Timor Leste, dan Kamboja. Ia juga mengingatkan agar Indonesia bersikap tegas dalam pembahasan International Stabilization Forces (ISF) agar tidak terjebak pada peran yang keliru.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi ‘satpam proyek properti orang lain’ atau dipaksa melucuti Hamas. Itu bukan mandat TNI dan berisiko konflik,” ujarnya.
Dino menekankan bahwa solusi Gaza tidak boleh direduksi menjadi proyek bisnis futuristis, melainkan harus berbasis pada solusi politik dan sosial, termasuk komitmen terhadap Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.
“Kalau dalam satu atau dua tahun tidak ada komitmen nyata ke arah itu, Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dimaksudkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian, dengan mandat yang jelas serta berlandaskan prinsip kemanusiaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
