Jakarta, Aktual.com – Wacana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Perumda PAM JAYA kembali mengemuka seiring meningkatnya kebutuhan investasi untuk memperluas layanan air minum perpipaan di DKI Jakarta. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari perluasan jaringan ke wilayah yang belum terlayani, penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water), hingga modernisasi infrastruktur yang telah menua. Seluruh agenda tersebut membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berbiaya modal rendah.
Founder Institute of Economic and Political Resources (IEPR), Arya I.P. Palguna, menilai opsi IPO perlu dikaji secara lebih kritis karena karakter layanan air minum berbeda dengan sektor komersial murni.
“Air minum bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan layanan publik esensial yang memiliki dimensi hak dasar warga, kesehatan publik, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Arya kepada Aktual.com, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam literatur ekonomi publik, sektor dengan karakter natural monopoly dan kepentingan sosial tinggi cenderung kurang optimal apabila sepenuhnya didorong oleh logika pasar modal yang berorientasi pada imbal hasil jangka pendek. Risiko tekanan tarif, berkurangnya fleksibilitas kebijakan, serta potensi konflik antara tujuan pelayanan publik dan kepentingan pemegang saham menjadi isu strategis yang perlu diantisipasi.
Dalam konteks tersebut, Arya menilai pembentukan Jakarta Funding dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih rasional dan sistemik. Lembaga ini dapat dirancang sebagai institusi pembiayaan khusus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pembiayaan bagi proyek strategis daerah, termasuk Perumda PAM JAYA dan BUMD lainnya.
“Pendekatan ini menempatkan pembiayaan infrastruktur sebagai fungsi kolektif pemerintah daerah, bukan semata-mata beban korporasi penyedia layanan publik,” ujarnya.
Menurut Arya, model municipal financing institutions atau infrastructure funds telah diterapkan di berbagai kota dunia untuk menjembatani kebutuhan investasi jangka panjang dengan karakter pendapatan layanan publik yang bertahap. Keunggulannya terletak pada biaya modal yang lebih rendah serta kendali kebijakan yang tetap berada di tangan pemerintah.
Dari sisi pendanaan, Jakarta Funding dinilai memiliki fleksibilitas instrumen, mulai dari Penyertaan Modal Daerah (PMD), penerbitan obligasi daerah tematik seperti obligasi air bersih atau green bonds, hingga pemanfaatan skema blended finance dan pinjaman lunak.
“Dengan pengelolaan risiko terpusat dan pendekatan risk pooling lintas BUMD, PAM JAYA tidak berada di bawah tekanan untuk mengejar profitabilitas jangka pendek sebagaimana perusahaan terbuka,” katanya.
Arya menegaskan, diskursus kebijakan seharusnya tidak berhenti pada pilihan IPO atau tidak IPO, melainkan pada upaya membangun ekosistem pembiayaan publik yang berkelanjutan dan selaras dengan karakter layanan air minum sebagai barang publik.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
