Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI dianggap tidak becus mengelola industri transportasi di Ibu Kota DKI Jakarta.
Menurut Anggota Dewan Transportasi Kota DKI dari unsur pengusaha, Donny Andy Saragih, ketidakbecusan itu bisa terlihat dari gagalnya kesepakatan harga rupiah/kilometer dengan para operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).
“Kalau APTB saja tidak berhasil bagaimana dengan bus kota yang katanya mau diberlakukan sistem rupiah per kilometer pada Juni mendatang?” ujar Donny, Selasa (5/5).
Menurut dia, harusnya Pemprov DKI memberi harga sesuai dengan kajian operasi APTB. Pemprov juga harus berusaha meyakini para pengusaha APTB agar mau ikut bergabung.
Dengan gagalnya tercapai kata sepakat untuk harga, Donny berkesimpulan Pemprov DKI tidak serius mengurus permasalahan transportasi di Jakarta. “Apalagi mau datangin 700 bus sampai akhir tahun nanti. Pemprov terlalu banyak wacana, masyarakat yang tadinya antusias jadi kecewa,” ujar dia.
Diketahui, operator APTB yang diwakili Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI menolak tawaran Pemprov DKI untuk pembayaran tarif rupiah per kilometer antara Rp14 ribu-15 ribu dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Operator APTB meminta pembayaran di atas Rp 18 ribu per-kilometer.
Seperti kesal keinginannya terkait besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer tak dituruti, Pemprov DKI lewat Dinas Perhubungan pun seperti beri hukuman.
Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Emanuel Kristanto mengatakan armada APTB nantinya hanya diperbolehkan beroperasi sampai halte bus di perbatasan saja. “Kami sudah menerima surat pernyataan bahwa APTB hanya beroperasi hingga daerah pembatasan. Saat ini kita sedang kaji teknisnya agar bisa segera diberlakukan,” katanya, Senin (4/5).
Jika ada APTB yang nekad beroperasi ke dalam kota Jakarta dan melintas jalur busway, kata dia, akan dikenakan sanksi keras. Berupa pencabutan izin trayek usai diberikan peringatan sebanyak tiga kali.
Artikel ini ditulis oleh:
