Jakarta, aktual.com – Mantan Panglima TNI periode 2015–2017 Gatot Nurmantyo melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025). Dalam forum tersebut, Listyo menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menyatakan lebih memilih mundur menjadi petani jika Polri tidak lagi berada di bawah presiden.
Menurut Gatot, pernyataan Kapolri yang menegaskan akan mempertahankan posisi institusinya hingga titik darah penghabisan patut dipandang sebagai bentuk ancaman. Terlebih, Gatot menyoroti adanya instruksi kepada jajaran Polri untuk berjuang mempertahankan marwah institusi.
Gatot menilai situasi itu sebagai tanda bahaya serius bagi demokrasi. “Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebjakan terhadap negara oleh Kapolri,” kata Gatot dalam video viral yang dikutip di Jakarta, Jumat (30/1/2025).
Ia kemudian merinci tiga kekeliruan Kapolri dalam merespons tuntutan publik terkait pembenahan internal Polri dalam waktu berdekatan. “Pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10, dan mengunci ruang koreksi, walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi,” ucap Gatot saat mengisi kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Yang membuatnya kian heran, lanjut Gatot, Kapolri justru melontarkan pernyataan bernada tantangan ke ruang publik. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, termasuk ketentuan bahwa anggota Polri yang berdinas di kementerian atau lembaga harus mundur atau pensiun dini.
“Kini nantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi esktrem, ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pernyataan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih?” kata mantan KSAD itu, yang hadir bersama pegiat politik Rocky Gerung.
Gatot pun mempertanyakan arah dan sasaran pernyataan Kapolri tersebut. “Iya dong, dia menantang kan, tantangannya itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak perlu dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri? Artinya kapolri menguji batas kewenangan presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi,” ujar Gatot.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
