Jakarta, Aktual.com – Penurunan harga pangan pada awal 2026 tidak hanya menahan laju inflasi, tetapi juga membuka ruang pemulihan daya beli rumah tangga di tengah tekanan biaya hidup yang masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,15 persen pada Januari 2026, seiring melimposnya harga komoditas hortikultura akibat melimpahnya pasokan dari sentra produksi.
Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026. Kondisi ini menjadi sinyal awal meredanya tekanan harga pangan, yang selama beberapa bulan sebelumnya menjadi salah satu kontributor utama inflasi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan tekanan deflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat penurunan harga 1,03 persen dengan andil deflasi 0,30 persen. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menjadi penyumbang utama deflasi, didukung panen raya di Brebes Raya dan kawasan dataran tinggi.
“Pada Januari 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15 persen secara month to month, atau terjadi penurunan indeks harga,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Selain menahan inflasi, penurunan harga pangan dinilai berpotensi memperbaiki daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang memiliki porsi belanja pangan relatif besar. Ruang konsumsi rumah tangga pun terbuka, meski dampaknya diperkirakan bersifat musiman dan bergantung pada stabilitas pasokan ke depan.
Tekanan deflasi juga diperkuat oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang turun 1,96 persen dengan andil 0,33 persen, terutama dari penurunan harga cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Dari sisi kebijakan, stabilnya harga energi dan transportasi turut menjaga inflasi tetap terkendali. Penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Januari 2026 serta tidak adanya kenaikan tarif listrik hingga Maret 2026 memberi bantalan tambahan terhadap tekanan harga. Kondisi ini dinilai memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif, sembari mencermati dinamika inflasi inti dan stabilitas nilai tukar.
Meski demikian, BPS mencatat kelompok inti masih mengalami inflasi 0,37 persen, dipicu kenaikan harga emas perhiasan, ikan segar, dan tomat. Hal ini menunjukkan tekanan inflasi struktural belum sepenuhnya hilang.
Secara wilayah, dari 38 provinsi, sebanyak 20 provinsi mengalami inflasi dan 18 provinsi mencatat deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku Utara sebesar 1,48 persen, sementara deflasi terdalam tercatat di Sumatera Barat sebesar 1,15 persen.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
