Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti sikap Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana yang menjawab sejumlah pertanyaan anggota DPR melalui media sosial. Menurut Saleh, jawaban seharusnya disampaikan secara langsung dalam forum rapat kerja, bukan di luar mekanisme parlemen.
Hal tersebut disampaikan Saleh saat membuka rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia menyebut masih ada banyak pertanyaan anggota dewan yang belum terjawab secara tuntas.
“Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua, masih banyak yang belum,” kata Saleh.
Ia mengakui bahwa sebagian pertanyaan memang telah direspons Menpar melalui media sosial. Namun, menurutnya, rapat kerja adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan jawaban sekaligus membuka diskusi secara terbuka.
“Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025 karena masih ada beberapa pertanyaan (anggota Komisi VIII saat pendalaman rapat sebelumnya) yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui medsos, saya lihat,” ujarnya.
“Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan,” sambung dia.
Meski demikian, Saleh tetap mengapresiasi respons Widiyanti yang dinilainya menunjukkan kesungguhan untuk menjawab pertanyaan DPR. Ia pun membuka peluang agar Menpar diberi waktu khusus guna menuntaskan penjelasan terkait evaluasi program pariwisata 2025.
“Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” tuturnya.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI sebelumnya menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata pada Rabu (21/1). Rapat tersebut membahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 serta rencana kerja Kementerian Pariwisata untuk 2026.
Dalam forum itu, Widiyanti memaparkan bahwa Kementerian Pariwisata meraih 154 penghargaan internasional sepanjang 2025, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 66 penghargaan. Namun, Saleh mempertanyakan dampak konkret dari raihan tersebut bagi masyarakat.
“Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” kata Saleh.
Beberapa hari setelah rapat, Widiyanti mengunggah video klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Ia menepis pemberitaan yang menyebut dirinya dijemput Ketua Komisi VII DPR dan menegaskan tidak pernah menolak rapat.
“Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.’ Tapi ini tidak dikutip oleh media,” kata Widiyanti di akun Instagramnya.
“Jadi banyak media nih yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan,” sambung dia.
Selain itu, Widiyanti juga menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi pariwisata Indonesia. Ia menyebut penghargaan tersebut merupakan pengakuan global yang diberikan secara independen.
“Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya,” tuturnya.
“Sebagian penghargaan tersebut juga berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional. Penghargaan ini pada dasarnya adalah apresiasi atas,” imbuh dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
