Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengaku banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait realisasi dana desa. Politikus Gerindra ini pun kewalahan menjawab karena hingga kini pemerintah Joko Widodo belum memberi kejelasan.
“Saat reses seperti ini kami banyak bertemu masyarakat. Mereka selalu menanyakan bagaimana soal dana desa dan mereka tau bahwa ini bagian dari janji kampanye presiden Jokowi-JK yang mereka taguh,” kata Fary saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/12).
Farry menambahkan, realisasi dana desa yang diamanatkan dalam UU Desa besar kemungkinan menemui kendala dalam proses realisasinya. Apalagi janji itu tergolong cukup besar, yakni mencapai 1-1,5 miliar per desa. Adapun alokasi dana desa dari APBN tahun 2015 hanya sebesar 9,1 triliun untik dibagi sekitar 60.000 desa.
“Apakah ini bisa terealisasi tahun 2015? ini yang banyak ditanyakan masyarakat,” jelasnya.
Janji lain yang sering dikeluhkan rakyat, lanjut dia, adalah terkait dana bagi rakyat miskin sebesar Rp 1 juta per bulan. “Saat kampanye ada masyarakat yang menerima jenis janji seperti ini dan sekarang ditagih,” cetusnya.
“Belum lagi PNS, guru, TNI, semua menunggu realisasi janji pemerintah karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda kebijakan yang mengarah pada realisasi janji itu. Yang terjadi masyarakatnya dipaksa merasakan dampak kenaikan harga BBM,” imbuhnya.
Terkait dana desa, pemerintah kabarnya akan menambah alokasinya sebesar Rp20 triliun pada tahun 2015, sehingga total dana desa menjadi Rp29,1 triliun. Dana desa ini diperkirakan turun ke desa mulai April 2015 dengan rata-rata alokasi sebesar Rp400 juta per desa.
“Ini kan masih berupa janji, realisasinya yang ditunggu,” pungkas Fary.
Laporan: Sahlan
Artikel ini ditulis oleh:
