Jayapura, aktual.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memimpin kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kota Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menginventarisasi serta menyerap aspirasi berbagai pihak terkait kondisi perbatasan antara Indonesia, khususnya Papua, dengan negara Papua Nugini (PNG).
“Hari ini kunjungan Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI,” ujar Rifqinizamy usai memimpin pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRD Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, hingga berbagai instansi terkait. Rifqinizamy menegaskan bahwa masukan dari daerah sangat penting untuk menggambarkan kondisi riil di wilayah perbatasan.
“Kami hari ini menginventarisasi dan menyerap aspirasi terkait dengan bagaimana kondisi perbatasan antara Papua dengan negara Papua Nugini,” katanya.
Menurut Rifqinizamy, persoalan perbatasan tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor. Oleh karena itu, Panja Komisi II DPR RI sengaja menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum tersebut.
“Selain melakukan rapat dengan multi-stakeholders hari ini, dari Pemprov, DPRD, pemerintah kabupaten, hingga berbagai instansi yang ada di Provinsi Papua,” ungkap politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Selain rapat koordinasi, Panja Komisi II DPR RI juga dijadwalkan meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di wilayah Papua. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Kami juga hari ini akan berkunjung ke PLBN Skouw yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.
Rifqinizamy menilai berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan perlu diurai secara menyeluruh agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
“Kami berharap dengan ini berbagai macam problem perbatasan bisa kita urai dan dicarikan solusinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi yang dimaksud tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek regulasi dan kelembagaan.
“Apakah itu solusi pada level regulasi, perbaikan atau revisi terhadap sejumlah undang-undang, maupun solusi dalam konteks kelembagaan,” jelasnya.
Komisi II DPR RI, lanjut Rifqinizamy, memiliki mitra kerja strategis dalam pengelolaan wilayah perbatasan, salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berperan sebagai leading sector dalam mengoordinasikan puluhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kami memiliki mitra kerja, salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang hari ini menjadi leading sector bagi sekitar 40 kementerian, lembaga, dan provinsi di Indonesia,” katanya.
Rifqinizamy mengakui pengelolaan wilayah perbatasan hingga kini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, kunjungan kerja Panja Komisi II ke Papua menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
“Belum sempurna, dan karena itu kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya kita menyempurnakan hal-hal tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
