Jakarta, Aktual.co — Ada upaya penghancuran PT Pertamina secara sistematis. Indikasinya Pertamina secara perlahan akan dikuasai oleh sebuah kroni dan tidak tertutup kemungkinan akan diprivatisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas MPM) Teddy Syamsuri, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Minggu (28/12).
“Sebagai organisasi yang gigih menolak RUU Migas, Fortas MPM minta janganlah Pertamina dihancurkan!” katanya. Teddy melanjutkan, jika mau telaah ketika dalam kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 yang berjanji akan membesarkan Pertamina sebagai kebanggaan bangsa dan harus bisa menyalip Petronas milik Pemerintah Malaysia, Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pembantu Presiden Jokowi malah terkesan ada upaya ingin menghancurkan Pertamina. “Menteri dalam Kabinet Kerja yang lain tidak seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang sesukanya menunjuk Widhyawan menjadi Staf Khusus, lalu membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) dengan menunjuk ekonom neolib Faisal Basri menjadi ketua timnya. Setelah itu dunia perminyakan menjadi riuh rendah, ini sangat membahayakan masa depan ketahanan energi nasional,” ujar Teddy. Menurutnya, begitu tak bergengsinya Dwi Soetjipto yang Dirut Pertamina harus minta ijin untuk kelola Blok Mahakam pasca habis kontrak Total pada 2017 kepada seorang Staf Khusus Menteri.
“Apa kewenangannya Widhyawan ini? Ini sangat melukai derajat Pertamina sebagai perusahaan BUMN terbesar di republik ini. Dan, Fortas MPM yang selama ini perduli terhadap Pertamina tentunya merasa ikut gemas pula,” sergahnya. Ditambah lagi, lanjut Teddy, Tim RTKM yang diketuai bukan ahli migas itu kemudian merekomendasikan agar Pertamina menghapus BBM Premium dan menggantikannya dengan Pertamax dalam jangka waktu lima bulan.
“Ini sudah diluar dari nalar publik yang sudah menjadikan Premium sebagai trade merk produk anak bangsa sendiri yang puluhan tahun diproduksi, dan yang mestinya harus dipertahankan. Bukan malah disuruh dihapus, lalu tanpa disadari harga jual BBM nantinya harus mengikuti harga mekanisme pasar bebas yang oleh MK diputuskan bertentangan dengan UUD 1945,” umgkapnya. Terlebih lagi, lanjut Teddy, ada catatan jika Menteri ESDM Sudirman Said pernah menjadi Deputi Gubernur ISC di era Ari Soemarno menjadi Dirut Pertamina. Tapi saat Ari diganti Karen, Sudirman Said di copot dan ISC dialihfungsikan.
Begitu pula saat Ari Soemarno berkuasa di Pertamina dan menjagokan Widhyawan menjadi Direktur Hulu pengganti Sukusen Soemarinda pada Maret 2008, disayangkan karena kapasitas dan kapabilitasnya lalu kalah dengan Karen. Termasuk ajuan Ari untuk Widhyawan di bursa Dirut Pertamina, juga gagal, karena Dwi Soetjipto lebih dipilih oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang adik kandung Ari. “Dengan berkilah mengangkat Staf Khusus tidak perlu seijin Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said langsung saja nunjuk Widhyawan. Ini artinya berputar pada orang-orang mereka saja yang sedang memainkan perannya di sektor migas. Entah apa lagi seperti menunjuk Faisal Basri dan Chandra Hamzah yang publik tahu pembela Sri Mulyani atas kasus bailout Bank Century. Mungkin saja untuk memuluskan jalan Pertamina bisa diprivatisasi, toh indikasinya sudah terang,” pungkas Teddy.
Artikel ini ditulis oleh:
