Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Angkatan Darat India, Dalbir Singh Suhag, berjanji akan mengintensifkan ofensif militer di Assam sementara, mencoba melacak para pemberontak yang membunuh 69 warga desa di negara bagian di timurLaut India pekan ini.

India sudah mengerahkan tambahan 6.000 prajurit dan helikopter-helikopter militer untuk melacak dimana para militan bersenjata melancarkan serangkaian serangan-serangan terkoordinasi terhadap warga desa dari suku tertentu pada Selasa (23/12).

Polisi menyalahkan serangan-serangan tersebut dilakukan Front Demokratik Nasional Bodoland (NDFB) yang dilarang. Kelompok itu telah melancarkan aksi kekerasan selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan tanah air yang bebas bagi Bodo.

“Kami akan intensifkan operasi-operasi,” kata Suhag kepada wartawan setelah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh di New Delhi untuk membahas situasi keamanan di Assam, seperti dikutip AFP, Sabtu (27/12).

Negara bagian itu, yang berbatasan dengan Bhutan dan Bangladesh, memiliki sejarah panjang tentang pertikaian tanah yang berbuntut aksi kekerasan antara warga etnis Bodo, pemukim Muslim dan suku-suku lain.

Ada laporan tentang kelompok-kelompok suku bersenjata dengan parang dan panah membakar rumah-rumah dan toko-toko di kawasan-kawasan yang didominasi warga suku Bodo sebagai balasan atas serangan-serangan. Sebanyak 18 anak-anak terbunuh.

Tiga orang lagi terbunuh Rabu (24/12) ketika polisi menembak satu kerumunan yang menuntut keadilan atas serangan-serangan terhadap satu kantor polisi.

Sekitar 7.000 orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka akibat serangan tersebut, banyak yang mengungsi di kamp-kamp sementara yang dibuat oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Singh telah berjanji pihak berwenang akan bersikap tegas terhadap mereka yang berada di belakang pembunuhan-pembunuhan itu, yang disebutnya “satu aksi teror”.

Menteri luar negeri India telah mendekati pemerintah Bhutan, tempat sejumlah pemberontak diyakini melarikan diri setelah serangan-serangan tersebut, kata dia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia di masa lalu menuding pemerintah India tak cukup berbuat untuk mengatasi kekerasan di kawasan terisolasi itu, yang merupakan rumah bagi para komunitas terpinggirkan.

Artikel ini ditulis oleh: